SEANTERONEWS.com – Perjuangan mencari keadilan bagi etnis Rohingya kembali memasuki babak krusial di Mahkamah Internasional (ICJ). Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, secara konsisten tetap berada di garda terdepan untuk memastikan Myanmar menerima konsekuensi hukum atas dugaan tindakan genosida.
Meskipun terpisah jarak ribuan kilometer, komitmen Gambia dalam menuntut tanggung jawab militer Myanmar telah menarik perhatian dunia dan menjadi tonggak sejarah baru dalam hukum internasional.
Banyak pihak bertanya-tanya mengapa negara seperti Gambia bersedia memimpin tuntutan melawan Myanmar. Berdasarkan analisis terbaru per 16 Januari 2026, terdapat beberapa faktor pendorong utama:
Solidaritas Moral dan Agama: Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Gambia merasa memiliki kewajiban moral untuk membela sesama Muslim Rohingya yang mengalami persekusi sistematis.
Prinsip “Erga Omnes”: Gambia menggunakan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa genosida adalah kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, sehingga negara mana pun berhak menuntut keadilan meskipun tidak terdampak langsung secara geografis.
Kepemimpinan Diplomasi: Langkah ini juga menjadi cara bagi Gambia untuk menunjukkan posisi mereka sebagai penegak hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM) di panggung global.
Proses hukum di Den Haag kini semakin intensif dengan penyerahan bukti-bukti baru yang memperkuat dugaan pembersihan etnis:
Kesaksian Korban: Ratusan laporan mengenai kekerasan seksual, pembunuhan massal, dan pembakaran desa secara sengaja.
Laporan Satgas PBB: Investigasi independen yang secara konsisten menunjukkan adanya “niat genosida” dari pihak militer Myanmar.
Penolakan Argumen Myanmar: Gambia secara konsisten mematahkan argumen pembelaan Myanmar yang menyebut operasi militer tersebut hanya sebagai langkah “kontraterorisme”.
Perjuangan Gambia tidaklah mudah. Mereka menghadapi tantangan besar, mulai dari biaya hukum yang sangat mahal hingga tekanan politik internasional. Namun, melalui dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gambia berhasil mengumpulkan pendanaan dan dukungan ahli hukum internasional kelas dunia untuk terus menekan junta militer Myanmar.
Bagi jutaan pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian seperti Cox’s Bazar, langkah hukum Gambia adalah satu-satunya secercah harapan. Keputusan ICJ nantinya diharapkan tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga jaminan keamanan agar mereka dapat kembali ke tanah kelahiran dengan hak-hak yang dipulihkan sepenuhnya.
“Ini bukan sekadar soal Gambia melawan Myanmar. Ini adalah soal kemanusiaan melawan impunitas (kekebalan hukum),” tegas seorang pakar hukum internasional.[]
