SEANTERONEWS.com — Sorotan publik kembali mengarah pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah muncul kritik bahwa lembaga antirasuah tersebut dinilai “tidak bertaji” ketika isu pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mencuat. Sejumlah aktivis antikorupsi menilai, KPK harus menunjukkan independensi dan keberanian yang sama kepada semua pihak tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
Pengamat menilai, persepsi publik terhadap penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi KPK dalam menangani setiap dugaan perkara. Mereka mengingatkan, keraguan publik bisa muncul apabila ada kasus yang terlihat berjalan lambat dibanding kasus lain.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara harus melalui tahapan hukum yang jelas — mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi, hingga penetapan status perkara. KPK juga meminta masyarakat memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai prosedur.
Bobby Nasution sendiri menyatakan siap bekerja sama apabila sewaktu-waktu diperlukan klarifikasi oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah tetap menjadi komitmen.
Publik kini menunggu langkah konkret KPK. Transparansi komunikasi dan kejelasan tahapan penanganan perkara dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.[]
