SEANTERONEWS.com — Aliansi buruh menyatakan akan menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang baru diumumkan. Mereka mengancam akan menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melakukan aksi besar dengan mengepung Istana Negara jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Para perwakilan buruh menilai penetapan UMP 2026 tidak mencerminkan kebutuhan riil pekerja di tengah meningkatnya biaya hidup. Mereka menilai kompensasi yang diberikan jauh di bawah angka layak sehingga memperburuk tekanan ekonomi yang dialami oleh kaum pekerja.
“Keputusan ini tidak adil dan tidak mempertimbangkan aspirasi buruh secara menyeluruh,” ujar salah satu koordinator aksi. Ia menegaskan bahwa para pekerja telah melakukan perhitungan kebutuhan dasar hidup yang tidak sesuai dengan angka UMP yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai bentuk perlawanan, aliansi buruh menyatakan akan menyiapkan gugatan ke PTUN untuk mempertanyakan legalitas dan proses administratif dalam penetapan UMP tersebut. Mereka berharap mekanisme hukum dapat menjadi jalan untuk meninjau ulang besaran upah minimum yang dianggap tidak pro-pekerja.
Selain langkah hukum, gerakan buruh juga mengancam akan melakukan aksi besar di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Mereka menyatakan rencana untuk mengepung Istana Negara sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat agar mendengar langsung tuntutan mereka.
Rencana aksi ini mendapat dukungan dari sejumlah federasi dan serikat buruh nasional. Kepemimpinan buruh menegaskan bahwa solidaritas pekerja menjadi kunci untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan yang dianggap merugikan para pekerja.
Menurut pernyataan aliansi, suara buruh harus didengar sebelum kebijakan UMP diberlakukan. Mereka meminta dialog terbuka antara perwakilan buruh dan pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan seimbang.
Pemerintah sejauh ini disebut belum memberikan respons resmi terhadap rencana gugatan dan aksi besar yang diancam akan digelar. Namun, aliansi buruh menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka hingga mendapat jawaban yang memuaskan.
Jika dialog tidak menghasilkan kesepakatan, buruh berencana meningkatkan tekanan melalui serangkaian aksi unjuk rasa dan langkah hukum lainnya. Mereka menilai bahwa perjuangan ini penting demi masa depan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Aksi yang direncanakan akan melibatkan ribuan buruh dari berbagai sektor. Para peserta ditekankan untuk tetap mengutamakan ketertiban dan menjunjung tinggi prinsip damai dalam menjalankan demonstrasi.[]
