SEANTERONEWS.com — Polemik terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas setelah seorang warga bernama Bonatua melaporkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Ombudsman Republik Indonesia. Laporan tersebut diajukan karena dinilai adanya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik.
Bonatua menilai ANRI dan KPU tidak transparan dalam memberikan akses dan penjelasan terkait dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden, khususnya mengenai ijazah pendidikan Jokowi. Ia menyebut upaya klarifikasi yang dilakukan selama ini tidak mendapatkan jawaban memadai.
Menurutnya, ANRI sebagai lembaga pengelola arsip negara seharusnya memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan dan keterbukaan dokumen negara. Sementara itu, KPU dinilai bertanggung jawab atas verifikasi dokumen calon presiden pada setiap tahapan pemilu.
Bonatua menyatakan bahwa laporan ke Ombudsman dilakukan sebagai bentuk ikhtiar hukum agar persoalan ini diselesaikan secara institusional dan objektif. Ia berharap Ombudsman dapat memeriksa dugaan pelanggaran prosedur serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait.
Polemik ijazah Jokowi sendiri telah berulang kali mencuat ke ruang publik dan menimbulkan perdebatan panjang. Meski sebelumnya telah ada klarifikasi dari berbagai pihak, isu tersebut kembali mengemuka seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi dari sebagian masyarakat.
Bonatua menegaskan bahwa langkah ini bukan bertujuan menyerang pribadi tertentu, melainkan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dijalankan oleh lembaga negara.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas terkait dokumen pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pemilu.
Di sisi lain, polemik ini memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian menilai isu tersebut sudah selesai, sementara pihak lain mendukung langkah pelaporan sebagai bagian dari kontrol warga terhadap penyelenggara negara.
Ombudsman RI diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Kasus ini menambah daftar panjang dinamika politik pasca-pemilu yang masih menyisakan berbagai perdebatan di ruang publik, khususnya terkait transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga negara.
Hingga kini, publik masih menantikan perkembangan lanjutan dari laporan tersebut dan sikap resmi lembaga-lembaga yang dilaporkan dalam merespons polemik yang terus bergulir.[]
