Almaty, 13 September 2025 – Nama Aceh kembali harum di kancah internasional. Dosen UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Kandidat Ph.D Andi Mardika, Lc, MA, tampil sebagai presenter dalam International Conference on Islamic Civilization yang digelar di Al-Farabi Kazakh National University (KazNu), Almaty, Kazakhstan, pada 10–11 September 2025.
Dalam forum akademik bergengsi itu, Andi membawakan makalah berjudul “Gender Equality in Aceh Qanun and Public Policy (An Integration between Islamic and Western Theories)”. Ia menyoroti bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh berhadapan dengan isu keadilan gender, sebuah topik yang jarang muncul di panggung internasional dengan perspektif khas Aceh.
Jejak Kesetaraan Gender dalam Sejarah Aceh
Di hadapan para akademisi dunia, Andi memaparkan bahwa Aceh memiliki tradisi panjang dalam hal kesetaraan gender. Ia menyinggung figur-figur perempuan berpengaruh, mulai dari Sultanah Nahrasiyah di Samudera Pasai, Ratu Safiatuddin Tajul Alam, hingga Sultanah Zakiyatuddin Inayat Syah.
Nama-nama pahlawan perempuan Aceh seperti Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, dan Laksamana Keumalahayati juga disebut sebagai bukti nyata bahwa perempuan Aceh sejak dulu memiliki peran penting di ranah publik. Bahkan Keumalahayati tercatat sebagai laksamana perempuan pertama di dunia.
Andi juga menyinggung kiprah pasukan Inong Balee pada masa konflik GAM serta tokoh referendum Cut Nur Asikin, sebagai bagian dari perjalanan panjang kontribusi perempuan Aceh dalam sejarah sosial-politik.

Integrasi Teori Islam dan Barat
Meski memiliki sejarah yang kuat, Andi mengakui bahwa penerapan Qanun Syariat di Aceh tidak lepas dari perdebatan, terutama terkait potensi ketidakadilan gender. Karena itu, ia menawarkan pendekatan integratif.
Dalam pandangannya, keadilan gender bisa dibangun dengan memadukan prinsip-prinsip Islam seperti ‘adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dengan teori-teori Barat, misalnya gender justice theory dan feminist legal theory.
“Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama, sementara teori Barat memberi perangkat analisis untuk membaca relasi kuasa dalam masyarakat. Jika keduanya dipertemukan secara kritis, maka lahirlah kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami isu-isu gender di Aceh,” jelas Andi dalam presentasinya.
Apresiasi Dunia Akademik
Gagasan Andi ternyata mendapat sambutan hangat. Para akademisi internasional menilai pemikiran yang ia bawa tidak hanya relevan bagi Aceh, tetapi juga penting untuk memperkaya wacana global mengenai relasi antara agama, budaya lokal, dan keadilan gender.
Partisipasinya menjadi bukti bahwa Aceh memiliki kontribusi berharga dalam percakapan dunia tentang Islam, keadilan, dan peran perempuan. Sebuah langkah kecil dari seorang dosen daerah, namun gaungnya menembus batas negara.[]









