JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan bakal mendalami informasi terkait dugaan pengalihan distribusi chip AI Nvidia asal Amerika Serikat menuju China melalui wilayah Indonesia. Isu tersebut menjadi sorotan publik setelah laporan media internasional mengungkap adanya penggeledahan terhadap kantor perusahaan komputasi awan asal Singapura, Megaspeed, di Indonesia atas permintaan otoritas Amerika Serikat.
Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan jajarannya akan menelusuri lebih jauh kabar mengenai dugaan penyelundupan perangkat teknologi tinggi tersebut, di tengah ketatnya pembatasan ekspor semikonduktor canggih Amerika Serikat ke China.
“Ini yang pertama kaitan sama yang Nvidia, nanti akan kami dalami lagi,” ungkap Isir saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penggeledahan Kantor Megaspeed Dilaporkan atas Permintaan FBI
Sorotan terhadap rute distribusi chip AI Nvidia mencuat menyusul laporan kantor berita Reuters pada Senin (16/11/2026) yang mengutip pemberitaan surat kabar Singapura The Straits Times. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kepolisian Indonesia pernah menggeledah kantor anak perusahaan Megaspeed di Indonesia pada awal 2026.
Tindakan penggeledahan itu dilaporkan sebagai bagian dari penyelidikan yang diminta Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) guna menelusuri keberadaan perangkat chip Nvidia yang diduga dialihkan ke sejumlah entitas di China.
Megaspeed sendiri merupakan perusahaan layanan komputasi awan asal Singapura yang menjalin hubungan bisnis dengan Nvidia di kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan ini menjadi perhatian karena muncul dugaan membantu pihak di China memperoleh akses terhadap chip kecerdasan buatan berkinerja tinggi yang masuk daftar pembatasan ekspor Washington. Meski demikian, hingga laporan media tersebut terbit, belum ada temuan resmi yang dipublikasikan untuk menyimpulkan Megaspeed terbukti melanggar ketentuan kontrol ekspor Amerika Serikat.
Temuan Rak Peladen Tanpa GPU dan Catatan Impor H100
Merujuk laporan The Straits Times, aparat yang menggeledah lokasi perusahaan di Indonesia menemukan sejumlah rak peladen (server racks) dalam kondisi masih tersegel, namun tidak mendapati adanya unit pemroses grafis (graphics processing units/GPU) di tempat tersebut. Ketiadaan komponen utama itu menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan fisik perangkat keras Nvidia yang sebelumnya dibeli entitas Megaspeed.
Sumber pemerintah Indonesia yang dikutip media tersebut tanpa diungkap identitasnya menduga sebagian besar perangkat keras Nvidia yang dibeli kemungkinan telah dibawa ke China setelah sempat tiba di Indonesia, dengan dugaan pengangkutan menggunakan pesawat pribadi. Walau demikian, informasi dari narasumber anonim tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan resmi penyidikan.
Pada saat bersamaan, Reuters turut melaporkan catatan pengiriman yang memperlihatkan anak perusahaan Megaspeed di Indonesia mengimpor perangkat keras Nvidia sepanjang periode 2024 hingga 2026, termasuk prosesor H100 dan komponen pendukung lainnya, yang sebagian dipasok antara lain melalui anak usaha Gigabyte, Giga Computing.
Ujian Pengawasan Teknologi Strategis dan Penjelasan Resmi Polri
Kebijakan pembatasan ekspor teknologi Amerika Serikat terhadap China memang tidak hanya membatasi penjualan langsung, tetapi juga mengawasi potensi pengalihan melalui negara ketiga. Chip kecerdasan buatan kelas atas seperti Nvidia H100 sangat dibutuhkan untuk melatih model AI, mengoperasikan pusat data, serta komputasi berskala besar. Apabila dugaan pemanfaatan Indonesia sebagai titik transit kelak terbukti, hal itu berpotensi memicu isu serius terkait pengawasan arus barang teknologi strategis, kepatuhan regulasi ekspor, serta kerja sama penegakan hukum internasional.
Oleh karena itu, pernyataan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjadi perkembangan penting yang dinantikan tindak lanjutnya termasuk kejelasan resmi mengenai hasil penggeledahan awal 2026, jumlah dan jenis perangkat keras yang diperiksa, penelusuran dokumen kepabeanan/pengiriman, koordinasi dengan otoritas AS, serta ada tidaknya pelanggaran hukum di Indonesia.
Sejauh ini, belum ada ketetapan hukum resmi yang menyatakan Megaspeed maupun pihak tertentu terbukti melakukan penyelundupan chip melalui Indonesia. Pendalaman Polri akan menentukan apakah aktivitas yang berlangsung murni kegiatan bisnis dan distribusi perangkat teknologi secara sah, atau memang terdapat praktik pengalihan barang yang melanggar ketentuan hukum.[]












