JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menanti pengajuan dua nama calon wapres pengganti Gibran dari Presiden Prabowo Subianto paling lambat pada Rabu, 18 November 2026. Tenggat tersebut ditetapkan agar selaras dengan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan harapannya agar pemerintah dapat menyerahkan dua nama kandidat tersebut pada pekan depan. Keterangan itu disampaikan Muzani seusai memimpin rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketika dimintai kepastian oleh wartawan apakah dua nama calon Wakil Presiden berpeluang diterima MPR tepat pada Rabu, 18 November mendatang, Muzani menjawab ringkas, “Insya Allah.”
Penentuan batas waktu 18 November merujuk pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratan lengkap kepada pimpinan MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Ditetapkan 2 Desember 2026
Melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), seluruh unsur pimpinan MPR, fraksi, dan Kelompok DPD RI menyepakati bahwa sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026, bertempat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Muzani merinci bahwa forum paripurna tersebut akan menuntaskan seluruh rangkaian penetapan Wakil Presiden baru dalam satu agenda terpadu.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” terang Muzani.
Berawal dari Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Agenda suksesi konstitusional di parlemen ini bergulir menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI masa bakti 2024–2029 atas permintaan sendiri, dengan alasan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran jalannya pemerintahan. Menurut penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani, salinan surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat resmi tersebut, pimpinan MPR segera melakukan pembahasan internal guna merumuskan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan tata tertib dan konstitusi, sebelum akhirnya menggelar rapat gabungan pada Jumat untuk menetapkan jadwal sidang paripurna beserta tenggat pengusulan nama calon.
Verifikasi Administrasi dan Payung Konstitusi
Sesuai mekanisme yang berlaku, penyampaian dua nama calon wapres pengganti Gibran oleh Presiden tidak serta-merta langsung dibawa ke pemungutan suara. MPR terlebih dahulu akan menurunkan tim verifikasi guna memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas persyaratan administrasi kedua kandidat sebelum dibawa ke Sidang Paripurna.
Seluruh proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden ini berpijak pada amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, tanggal 18 November sebagai tenggat pengusulan nama dan 2 Desember sebagai hari sidang paripurna menjadi dua tonggak krusial dalam agenda kenegaraan tersebut. Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua figur yang akan diajukan Presiden Prabowo, sehingga publik masih menanti keputusan resmi pemerintah serta tahapan verifikasi di MPR sesuai koridor konstitusi.[]
Prakiraan Cuaca
