JAKARTA — Gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Majelis hakim mengambil keputusan tersebut setelah Kemendikdasmen mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara sebelumnya.
Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyatakan gugatan penggugat gugur dan membebankan biaya perkara sebesar Rp457.000 kepada pihak penggugat.
“Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” ujar Rahmadi saat membacakan putusan.
Mengapa Gugatan Bisa Dinyatakan Gugur?
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut objek sengketa berupa suket penyetaraan pendidikan Gibran sudah dicabut. Kondisi tersebut membuat dokumen yang diminta untuk dibatalkan dalam gugatan tidak lagi berlaku.
Hakim mempertimbangkan bahwa jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan atas gugatan tersebut tidak lagi memiliki arti karena objek sengketanya sudah tidak ada.
Majelis juga menyebut tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur penghentian pemeriksaan dalam kondisi pencabutan objek sengketa tersebut. Karena itu, hakim menggunakan konsep hukum serupa dari ketentuan hukum publik lainnya.
Majelis kemudian menyatakan putusan gugur tersebut tidak membuka ruang pemeriksaan maupun upaya hukum lebih lanjut dalam perkara itu.
Berbeda dengan Putusan Kasasi MA
Penting dibedakan, putusan PTUN atas gugatan Mercy bukan putusan baru yang membatalkan suket Gibran. Pembatalan dokumen tersebut telah diputus MA dalam perkara kasasi yang diajukan Subhan.
Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 itu merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang pernah digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Kuasa hukum Mercy, Denny Indrayana, menyebut putusan gugur tetap menjadi kemenangan bagi kliennya karena tujuan utama gugatan, yakni pencabutan suket, telah tercapai.
Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan keberatan atas putusan majelis hakim. Ia menilai proses pengambilan keputusan tidak objektif dan mengabaikan prosedur hukum acara.(*)













