JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap lima kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus lintas negara. Mulai dari perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan dengan warga negara China, hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima laporan polisi dengan total 13 korban dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, mengatakan TPPO merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.
Menurutnya, modus perdagangan orang semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, teknologi digital, serta kondisi ekonomi masyarakat.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri,” ujar Nurul.
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan penempatan PMI secara ilegal ke Arab Saudi. Korban berinisial M dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,2 juta. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, tetapi keluarga menerima kabar bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi pada Februari 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan lima tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut, sponsor, serta pihak perusahaan yang mengurus dokumen dan visa.
Kasus kedua melibatkan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia dengan iming-iming pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui Singapura dan Turki.
Rencana pemberangkatan para korban berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ketiga mengungkap praktik dugaan perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China, disertai iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Penyidik menemukan dugaan jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dijadikan katalog calon pengantin dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per orang.
Dalam perkara ini, tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan.
Dua perkara lainnya berkaitan dengan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Pada kasus keempat, lima WNI diduga direkrut melalui WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji 3.000 dolar AS dan bonus kontrak 10.000 dolar AS. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai kenyataan karena korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga menjadi penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara pada kasus kelima, perekrutan dilakukan melalui media sosial TikTok, Facebook, dan Instagram.
Calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, serta biaya keberangkatan gratis.
Dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Indonesia.
Selain mengungkap jaringan pidana, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat dalam penempatan PMI nonprosedural.
Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo, menjelaskan pihaknya telah mencabut izin SIP2MI PT Alpa Nusantara Perdana (PT ANP) melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
Pencabutan tersebut dilakukan setelah ditemukan dugaan pelanggaran kembali pada masa pengawasan perusahaan terkait penempatan PMI ke Arab Saudi.
Dengan keputusan itu, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk menjalankan usaha penempatan pekerja migran Indonesia.
Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, mengatakan para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Nurul menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan para tersangka. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan dan legalitas penempatan.
Masyarakat diminta memastikan keberangkatan menggunakan jalur resmi, perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, kontrak kerja yang jelas, asuransi, serta visa sesuai pekerjaan.
“Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Bareskrim Polri juga terus memperkuat pencegahan TPPO melalui edukasi masyarakat, kampanye Rise and Speak, serta kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Polri mengajak masyarakat mengenali berbagai modus perdagangan orang, mencegah perekrutan ilegal, dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi TPPO. [*]
Prakiraan Cuaca
