SURABAYA – Persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan. Sebanyak 1,01 juta lulusan universitas tercatat belum memperoleh pekerjaan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025. Kondisi ini mendorong Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Fauzan, meminta perguruan tinggi mengevaluasi sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzan saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Fauzan, persoalan pengangguran sarjana tidak dapat semata-mata dibebankan kepada individu lulusan. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pendidikan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan setelah menyelesaikan studi.
Ia menilai sistem pendidikan tinggi perlu beradaptasi dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja yang terus bergerak. Ketika perubahan di luar kampus berlangsung lebih cepat daripada pembaruan sistem pendidikan, perguruan tinggi berisiko menghasilkan lulusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan zaman.
Fauzan menegaskan, terdapat tiga persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi, yakni mutu pendidikan, akses, dan relevansi lulusan. Dari ketiganya, relevansi dinilai semakin mendesak karena berkaitan langsung dengan kemampuan kampus menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran dengan pendidikan terakhir universitas mencapai 1.010.652 orang pada Februari 2025. Angka tersebut kemudian tercatat sebanyak 904.440 orang pada Agustus 2025. Data ini memperlihatkan bahwa pengangguran lulusan universitas masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius.
Selain menyoroti persoalan ketenagakerjaan, Fauzan juga mengkritik pola pengelolaan perguruan tinggi yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Padahal, setiap kampus memiliki kapasitas, sumber daya, dan bidang keahlian yang dapat saling melengkapi apabila dikelola melalui kerja sama.
Karena itu, ia mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kampus diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusinya sendiri, tetapi juga mampu membangun ekosistem pendidikan yang memberikan manfaat lebih luas.
Dalam pemaparannya, Fauzan turut menyampaikan data akreditasi perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dari total 2.839 perguruan tinggi, sebanyak 176 berstatus terakreditasi unggul, 823 terakreditasi baik sekali, dan 1.458 terakreditasi baik.
Ia juga menghubungkan peran pendidikan tinggi dengan persoalan kemiskinan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tinggi perlu memberikan kontribusi terhadap perubahan kondisi sosial, bukan sekadar menghasilkan lulusan dengan gelar akademik.
Sebagai contoh kolaborasi, Fauzan memaparkan Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mulai dikembangkan sejak awal 2025. Program tersebut melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta kalangan dunia usaha dan industri.
Melalui program itu, keahlian akademisi dan hasil penelitian kampus diarahkan untuk membantu menangani persoalan stunting dan kemiskinan. Model kerja sama tersebut diharapkan dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing wilayah.
Fauzan juga menyampaikan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi. Mandat tersebut meliputi penciptaan sumber daya manusia unggul, penguatan penguasaan sains dan teknologi, pengembangan riset dan hilirisasi industri, serta penyediaan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Selain itu, perguruan tinggi diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dan menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia meminta pimpinan perguruan tinggi tidak lagi membatasi kerja sama pada lingkungan institusinya masing-masing. Kampus perlu membangun kemitraan dengan perguruan tinggi lain, pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan masyarakat.
Menurut Fauzan, keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial dan pembangunan di daerah.
Penguatan konsorsium tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi sekaligus memperkuat kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan nasional.(*)
Sumber: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Badan Pusat Statistik
Prakiraan Cuaca
