JAKARTA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengintensifkan langkah advokasi legislasi demi memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional dan daerah. Melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), DPD RI membedah secara komprehensif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna merumuskan draf pandangan resmi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Pembaruan payung hukum atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ini diposisikan sebagai momentum penting untuk merebut kembali kendali kedaulatan energi ke tangan negara.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, menegaskan bahwa restrukturisasi kelembagaan industri migas termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas harus menjamin pengawasan negara yang mutlak, menghadirkan kepastian hukum bagi iklim investasi, serta memproteksi posisi tawar PT Pertamina (Persero) sebagai benteng pertahanan energi nasional.
“Penataan kelembagaan sektor hulu hingga hilir harus menjamin kontrol negara yang kokoh, memberikan transparansi akuntabilitas, serta memperkuat kedudukan strategis Pertamina sebagai BUMN penopang utama energi nasional,” tutur Badikenita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Soroti Hambatan Tata Ruang dan Penurunan Lifting Minyak
Senator asal Sumatera Utara ini memaparkan bahwa Indonesia tengah menghadapi kerentanan energi yang nyata akibat terus merosotnya produksi minyak bumi (lifting), membengkaknya ketergantungan pada impor bahan bakar, serta tersendatnya kegiatan eksplorasi baru.
Kondisi riil di lapangan tersebut terekam jelas saat Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke fasilitas Pertamina EP Zona 7 di Cirebon, Jawa Barat.
“Di Pertamina EP Zona 7 Cirebon, kami mendapati betapa rumitnya persoalan birokrasi perizinan, tumpang tindih tata ruang daerah, hingga polemik pemanfaatan lahan operasional migas yang berbenturan dengan aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” urainya.
Badikenita menggarisbawahi bahwa revisi regulasi migas tidak boleh sekadar bernafsu mengejar peningkatan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tata kelola energi nasional memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan distribusi logistik.
RUU Migas dirancang untuk mengurai akar persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, disparitas harga antarwilayah, keterbatasan jaringan pipa transmisi gas, serta keterisolasian pasokan energi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan kawasan perbatasan negara.
Keadilan Ekonomi Daerah Penghasil: Pembelajaran dari Blok Masela
Komite II DPD RI turut menekankan bahwa eksploitasi kekayaan migas wajib membawa dampak pengganda ekonomi (multiplier effect) yang konkret bagi masyarakat di daerah penghasil. Pelajaran ini dipetik dari hasil peninjauan langsung proyek strategis Lapangan Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Dalam kacamata DPD RI, regulasi baru harus memberikan kepastian porsi bagi hasil daerah, menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, menuntaskan konflik pembebasan lahan secara adil, serta mendorong pembangunan kawasan industri petrokimia hilir di wilayah setempat.
“Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, penyerapan tenaga kerja lokal yang terampil, serta pembinaan UMKM binaan menjadi prasyarat mutlak agar kekayaan alam tidak sekadar dieksploitasi ke luar, melainkan menjadi mesin penggerak kesejahteraan warga daerah penghasil,” tegas Badikenita.
Di samping itu, DPD RI menempatkan perlindungan hak dan keselamatan para pekerja migas sebagai pilar keberlanjutan operasional energi nasional, sehingga keterlibatan FSPPB dinilai sangat krusial dalam menyusun pasal-pasal perlindungan tenaga kerja industri hulu.
FSPPB Dorong Reintegrasi Pertamina Jadi National Oil Company
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPD RI yang telah menggolkan inisiatif pembaruan UU Migas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Menurutnya, langkah ini membuktikan keberpihakan parlemen daerah terhadap kedaulatan sumber daya alam.
Namun demikian, serikat pekerja menuntut adanya perubahan fundamental dalam pasal-pasal RUU Migas. FSPPB mendesak agar regulasi baru mengamanatkan reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang utuh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, tanpa fragmentasi yang melemahkan peran perseroan.
“Sikap FSPPB tegas: kami mendukung penuh pembaruan UU Migas, tetapi menuntut perubahan fundamental. Ada norma-norma yang harus diperbaiki karena bertentangan dengan desain NOC yang terintegrasi, dan ada klausul perlindungan kedaulatan baru yang kami tawarkan agar undang-undang ini benar-benar mewujudkan swasembada dan kemandirian energi nasional,” pungkas Arie Gumilar.[]
Prakiraan Cuaca
