JAKARTA – Laju inflasi akibat gejolak harga bahan pokok kembali menjadi sorotan utama pemerintah pusat. Merespons tren lonjakan harga cabai yang membebani daya beli masyarakat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah taktis dengan menerjunkan lima tim khusus guna melakukan inspeksi dan evaluasi langsung ke berbagai daerah terdampak.
Langkah tegas ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Agenda strategis yang disandingkan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah tersebut dilangsungkan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Tomsi membeberkan, tim khusus ini memiliki target operasi yang spesifik. Mereka tidak hanya memantau lonjakan harga di pasar, tetapi ditugaskan mengaudit daerah-daerah yang tercatat mengalami inflasi komoditas cabai tertinggi, padahal wilayah tersebut telah menerima kucuran bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Mengacu pada data mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan grafik harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah kabupaten/kota memang menunjukkan eskalasi yang meresahkan.
“Kami memberangkatkan lima tim untuk melakukan pengecekan faktual ke daerah-daerah dengan harga cabai tinggi. Khususnya, wilayah yang telah disuplai bantuan oleh Kementan, baik itu bibit unggul, subsidi pupuk, maupun sarana produksi pertanian (saprodi). Kami ingin mengukur secara langsung sejauh mana progres dan hasil nyata dari intervensi tersebut di lapangan,” papar Tomsi secara tegas.
Evaluasi Kinerja TPID dan Sinergi Lintas Sektoral
Dalam eksekusi di lapangan, kelima tim ini diinstruksikan untuk tidak bekerja secara ego sektoral. Mereka akan menggandeng perwakilan Kementan serta jajaran pemerintah daerah setempat. Sinergi ini dinilai krusial untuk memetakan benang kusut atau sumbatan distribusi yang memicu disrupsi pasokan hasil panen hingga ke lapak pedagang pasar.
Lebih jauh, Tomsi menyoroti kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia mendesak seluruh jajaran TPID untuk melek terhadap fluktuasi harga riil. Pengambilan kebijakan tidak boleh hanya bersandar pada asumsi di atas kertas, melainkan harus berbasis observasi lapangan secara berkelanjutan.
“Orientasi utama kita adalah untuk rakyat. Poin nomor satu yang harus dipegang teguh oleh aparatur negara adalah memastikan harga-harga kebutuhan pokok itu tetap terjangkau. Ini adalah kewajiban mutlak kita,” tekannya.
Melalui manuver inspeksi dan evaluasi terukur ini, Kemendagri menaruh harapan besar agar efektivitas program bantuan agrikultur benar-benar terasa dampaknya. Temuan dari kelima tim ini nantinya akan diolah menjadi landasan perumusan kebijakan darurat (contingency plan), guna menjinakkan lonjakan harga pangan dan memastikan stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian.[]
