JAKARTA – Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih mengepung sejumlah wilayah Indonesia memicu respons tingkat tinggi dari Istana. Pada Senin (19/10/2026) sore, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan turun tangan langsung untuk memimpin rapat evaluasi komprehensif terkait penanggulangan krisis ekologi tersebut.
Manuver tegas Kepala Negara ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian yang digelar beberapa jam sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman.
Pertemuan strategis di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat itu, tampak dihadiri oleh jajaran menteri kabinet dan pejabat teras. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hingga Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan.
Audit Kinerja Hingga Level Koramil
Usai memimpin rakor persiapan, Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo tidak akan sekadar membahas data di atas kertas. Presiden menginginkan audit kinerja yang menyentuh langsung para eksekutor di lapangan.
“Dalam rapat lanjutan bersama Bapak Presiden nanti, beliau akan mengecek secara detail pelaksanaan tugas aparat hingga ke tingkat kewilayahan. Mulai dari Dandim hingga level Koramil akan dipantau bagaimana aktualisasi penanganan karhutla di wilayah operasi mereka masing-masing,” urai Dudung kepada awak media.
Dudung menekankan bahwa atensi Presiden terhadap musibah kabut asap ini sangat intens. Pemantauan dilakukan tiada henti, baik melalui rapat virtual (Zoom) maupun inspeksi langsung. Sinergi lintas sektoral terus dikalibrasi demi menjamin keamanan, ketenteraman, dan keselamatan masyarakat yang wilayahnya terpapar pekatnya asap karhutla.
Pemetaan Kendala dan Solusi Teknis
Dalam forum rakor di Kemenko Polkam tadi, berbagai kementerian telah menyetorkan data faktual terkini. Pembahasan mengerucut pada pergerakan titik panas (hotspot), dinamika tantangan geografis, hingga langkah taktis mitigasi yang telah dieksekusi oleh tim pemadam gabungan.
Sejauh ini, pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya teknis rekayasa infrastruktur air di zona merah. Langkah tersebut meliputi pembuatan sekat kanal untuk melembapkan lahan gambut, instalasi water intake, pengeboran sumur darurat, hingga penggalian embung sebagai lumbung air cadangan untuk pemadaman.
Kendati segala daya dan upaya logistik telah dikerahkan secara maksimal, Menko Polkam tak menampik bahwa petugas di lapangan masih berbenturan dengan cuaca ekstrem dan berbagai kendala taktis. Efektivitas infrastruktur air tersebut, kata Dudung, pada akhirnya sangat bergantung pada pemeliharaan alat dan kesiapsiagaan personel di titik api.
Oleh karena itu, rapat evaluasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sore ini diharapkan mampu mengurai benang kusut hambatan di lapangan. Momentum ini menjadi krusial untuk menyelaraskan kembali frekuensi gerak antara pemerintah pusat dan aparat kewilayahan, agar bencana karhutla ini dapat segera dijinakkan sebelum membawa dampak yang lebih destruktif.[]
