JAKARTA – Menginjak usia dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sorotan tajam mengarah pada bagaimana Istana merajut narasi dengan rakyatnya. Para pakar menilai, komunikasi pemerintahan Prabowo masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal membangun fondasi komunikasi yang empatik dan tidak sekadar menjadi corong satu arah.
Kritik dan refleksi konstruktif ini menjadi benang merah dalam webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bersama Insani Madina PGSC di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Forum diskursus publik ini menghadirkan analisis komprehensif dari lintas sektor, mulai dari perwakilan pemerintah, pengamat politik, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil.
Dari kacamata pemerintah, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Fahd Pahdepie, mengakui bahwa komunikasi ideal harus berjalan dua arah. Ia menekankan bahwa tugas negara tidak hanya mendistribusikan program ke level akar rumput, tetapi juga menjadi “telinga” bagi Presiden.
“Pesan dari program terbaik pemerintah wajib sampai ke rakyat bawah. Namun di saat yang sama, Bakom RI harus mampu menjadi instrumen untuk menyerap input, kritik, dan keluhan rakyat agar sampai dengan utuh ke meja Presiden,” tegas Fahd.
Inkonsistensi Birokrasi dan Merosotnya Kepercayaan
Meski pemerintah mengklaim berupaya mendengar, realitas di lapangan menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti fenomena ini dari sudut pandang tata kelola kelembagaan.
Arya mengkritik keras instabilitas di tubuh lembaga komunikasi pemerintah yang berimbas pada arah komunikasi (communication plan) yang tidak jelas.
“Problem besarnya adalah, dalam dua tahun terakhir saja, sudah terjadi tiga kali pergantian pimpinan di Bakom RI, belum lagi perubahan nomenklaturnya. Ini adalah bukti nyata adanya masalah mendasar dalam cetak biru komunikasi pemerintah. Jika ini tidak konsisten, bagaimana mungkin trust level (kepercayaan) masyarakat terhadap eksekutif bisa meningkat?” papar Arya.
Sindiran “Rumah Mewah Tanpa Fondasi”
Kritik senada juga dilontarkan oleh pegiat media sosial dan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi. Pria yang akrab disapa Prabu ini mengibaratkan instrumen komunikasi pemerintah saat ini layaknya sebuah rumah mewah yang berdiri di atas fondasi keropos.
Secara kasat mata, Presiden Prabowo telah membentuk banyak saluran lembaga informasi. Namun, hal itu menjadi percuma jika tidak ditopang oleh kecerdasan emosional dalam merespons krisis.
“Kunci penguatan itu ada pada komunikasi yang empatik. Komunikator ulung adalah mereka yang jago mendengar. Jika terjadi krisis di tengah masyarakat, berikanlah empati terlebih dahulu, baru setelah itu masuk ke tahap klarifikasi,” saran Prabu.
Bukan Sekadar Etalase Keberhasilan
Sementara itu, dari perspektif masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, mengingatkan pemerintah agar tidak memandang kritik dari kelompok rentan atau masyarakat sipil sebagai ancaman.
Menurutnya, instrumen negara memiliki kewajiban moral untuk mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. “Komunikasi pemerintah tidak boleh direduksi hanya sekadar etalase untuk memamerkan klaim keberhasilan. Ini bukan pengumuman satu arah. Pemerintah harus memberi ruang yang aman bagi warga untuk bersuara dan ikut campur tangan dalam menentukan kebijakan,” ujar Pawestri.
Melengkapi diskusi, Abdul Malik Gismar, pengamat komunikasi sekaligus dosen di Universitas Paramadina, menyentuh dimensi etika. Ia mengingatkan bahwa kemampuan membujuk (persuasi) publik bisa menjadi racun apabila dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan kebenaran informasi.
Kesimpulan dari forum yang turut dihadiri Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini ini menyiratkan pesan yang sangat jelas bagi Istana: Pada sisa masa jabatannya, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk berhenti menggunakan pendekatan komunikasi top-down. Negara harus lebih banyak mendengar, berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, dan menjadikan rakyat sebagai mitra dialog yang setara.[]
