MAKASSAR – Kolaborasi antara korporasi milik negara dan institusi pendidikan tinggi terus dipacu guna mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika dunia profesi. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 membuktikan komitmen tersebut dengan membagikan wawasan praktis seputar peran strategis hukum dalam tata kelola korporasi kepada 520 mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
Pembekalan tersebut dikemas dalam agenda kuliah umum Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap I yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unhas di Makassar, Minggu (11/10/2026).
Mengangkat tema “Revitalisasi Esensi Keluarga Mahasiswa: Internalisasi Nilai-nilai Insan Yuris Guna Memanifestasikan Tri-Dharma Perguruan Tinggi“, forum akademik ini menghadirkan tiga alumni FH Unhas yang telah berkiprah di dunia profesional, termasuk Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman, Regional Manager Bank Panin Sulsel Hudli Huduri, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar Asrul Alimina.
Hukum sebagai Instrumen Tata Kelola BUMN yang Berintegritas
Dalam pemaparannya, Akhirman menekankan bahwa pemahaman hukum di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan krusial yang melampaui kepatuhan administratif semata.
Hukum diposisikan sebagai pilar utama dalam memastikan berjalannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) melalui transparansi dan akuntabilitas.
“Hukum tidak hanya menjadi landasan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, tetapi juga instrumen vital untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas,” terang Akhirman dalam rilis resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Akhirman menjelaskan bahwa karakter operasional BUMN memiliki dimensi kompleksitas yang tinggi. Entitas pelat merah dituntut menjaga keberlanjutan bisnis dan profitabilitas secara mandiri, sembari menunaikan mandat pelayanan publik serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Landasan Pengambilan Keputusan dan Manajemen Risiko
Kondisi tersebut menjadikan literasi hukum sebagai kebutuhan mutlak dalam setiap jenjang manajerial mulai dari proses perumusan keputusan strategis direksi, pemetaan mitigasi risiko usaha, penyusunan kontrak kemitraan komersial, hingga eksekusi operasional kepelabuhanan di lapangan.
“Dalam dunia bisnis BUMN, pemahaman hukum sangat penting agar setiap keputusan memiliki landasan yang terang, patuh pada regulasi, serta selaras dengan tata kelola yang sehat. Aspek legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan penjaga kesinambungan bisnis dan perawat kepercayaan para pemangku kepentingan,” pungkas Akhirman.
Sinergi edukatif antara Pelindo Regional 4 dan sivitas akademika Unhas ini diharapkan mampu menjembatani teori hukum di ruang kelas dengan praktik nyata di industri pelabuhan. Pembekalan sejak dini ini diproyeksikan mencetak calon insan yuris yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berintegritas tinggi serta siap menyokong kemajuan pembangunan nasional.[]
