YOGYAKARTA – Mengantisipasi ancaman disrupsi rantai pasok pangan akibat perubahan iklim global dan fenomena cuaca ekstrem El Nino, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN bersepakat mengonsolidasikan peran koperasi pertanian. Sinergi regional ini diarahkan untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan bersama di kawasan Asia Tenggara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) serta Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (12/10/2026).
Mengusung tema “Navigating Together: Agricultural Cooperatives as ASEAN’s Food Security Frontline“, forum ini mempertemukan para pemangku kebijakan koperasi dari seluruh negara anggota ASEAN.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Farichah, saat membuka forum menegaskan bahwa ketidakpastian iklim menuntut adanya langkah operasional bersama di tingkat akar rumput.
“Pola perubahan iklim dunia dan kawasan ASEAN kian tidak menentu. Saat ini kita merasakan suhu panas menyengat akibat dampak El Nino yang secara langsung berpotensi mengganggu ketersediaan serta stabilitas pasokan pangan kita,” terang Farida di hadapan para delegasi.
Turut hadir dalam pertemuan tingkat regional tersebut Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya, serta Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo.
Koperasi sebagai Garda Depan Swasembada Pangan
Farida memaparkan bahwa keberhasilan swasembada pangan nasional mutlak membutuhkan topangan kelembagaan ekonomi rakyat yang solid. Koperasi pertanian diposisikan sebagai jangkar sektor riil yang menjembatani kebutuhan petani dengan rantai industri modern.
Peran tersebut meliputi penyediaan akses pembiayaan berbunga rendah, adopsi teknologi budidaya, ketersediaan sarana produksi (benih dan pupuk), fasilitas pengolahan pascapanen, hingga kepastian jalur logistik dan pasar.
“Para penggerak koperasi di ASEAN berkonsolidasi agar gerakan ini mampu menjadi sektor unggulan (leading sector) serta bertindak sebagai benteng terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan di masing-masing negara,” imbuh Farida.
Melalui badan usaha bersama yang terorganisasi, posisi tawar (bargaining power) para petani kecil dapat terlindungi dari fluktuasi harga tengkulak, sehingga mereka memperoleh nilai tambah ekonomi yang sepadan dari hasil bumi yang diproduksi.
Berbagi Praktik Baik Koperasi Indonesia
Sebagai tuan rumah, Indonesia membagikan pengalaman sukses tata kelola sejumlah koperasi pertanian mandiri yang dinilai berhasil menembus pasar komersial.
Model percontohan yang dipaparkan antara lain Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang mengelola rantai pasok hortikultura terpadu, Koperasi Sukamakmur, hingga deretan koperasi peternakan sapi perah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pertukaran wawasan manajerial ini diharapkan membuka ruang adopsi bagi negara-negara tetangga untuk menyusun model kelembagaan yang cocok dengan karakteristik geografis dan komoditas unggulan masing-masing wilayah.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Dukungan serupa disuarakan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. Ia menilai koperasi memiliki filosofi luhur dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui asas kegotongroyongan.
Menurutnya, forum multilateral di Yogyakarta ini memegang nilai strategis untuk memperluas transfer pengetahuan dan kemitraan bisnis antarpelaku koperasi pangan di Asia Tenggara.
Kolaborasi lintas batas ini diharapkan tidak sekadar memperkuat pembentukan struktur organisasi di atas kertas, melainkan mampu mengerek produktivitas panen, menjamin keberlanjutan pendapatan petani, serta menjaga stabilitas ketahanan pangan regional di tengah tantangan iklim masa depan.[]
