PIDIE – Pemandangan kendaraan yang mengular panjang di SPBU wilayah Aceh belakangan ini telah menjadi “hiburan” menyedihkan bagi warga. Alih-alih menikmati kemudahan akses energi, masyarakat justru dipaksa mengabdi pada antrean panjang, hanya untuk mendapati bahwa “stok habis” atau “jatah hari ini sudah habis”.
Namun, jangan terburu-buru menyalahkan Pertamina atau menyumpahi kelangkaan energi. Berdasarkan investigasi gabungan Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Pertamina Patra Niaga, masalahnya bukanlah stok yang menipis, melainkan keberadaan “pahlawan kesiangan” alias mafia BBM yang begitu haus akan subsidi.
Terungkapnya kebocoran kuota hingga 885.000 liter per hari yang merugikan negara sampai Rp1 triliun per tahun memberikan jawaban mengapa rakyat kecil selalu kehabisan jatah. Para pemburu rente ini tidak bekerja sendiri; mereka dibantu oleh sistem yang mudah “diakali”.
Modus operandi mereka pun tergolong klasik namun tetap efektif di lapangan. Ada aksi langsir—kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM dengan memanipulasi kode QR, hingga penggunaan pelat nomor palsu agar jejak mereka tidak terlacak sistem digital. Bahkan, yang paling niat, mereka memodifikasi tangki kendaraan hingga mampu menampung BBM subsidi dalam jumlah besar, lalu menjualnya kembali ke sektor industri dengan harga selangit.
Inilah ironi yang menyakitkan: BBM yang dibiayai dari pajak rakyat untuk menopang ekonomi kelas bawah, justru dihisap oleh mereka yang bermobil mewah atau pemilik usaha industri nakal.
Melihat jeritan masyarakat yang tak lagi terbendung, Pemerintah Aceh akhirnya berkolaborasi dengan Polda Aceh membentuk Satgas Penanggulangan Kelangkaan BBM Bersubsidi. Satgas ini diberi mandat untuk bertindak tegas, mulai dari memblokir kendaraan nakal hingga mencabut kuota bagi SPBU yang “bermain mata” dengan para spekulan.
Kombes Pol. Joko Krisdiyanto dan jajaran terkait menegaskan bahwa aksi panic buying yang dilakukan masyarakat sebenarnya adalah reaksi logis atas ketakutan akan kelangkaan. Namun, kegelisahan tersebut justru menjadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk semakin menimbun stok.
Pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Satgas ini mampu menghentikan “tikus-tikus” berdasi dan pelaku lapangan yang sudah begitu lincah memanipulasi sistem? Atau, Satgas ini hanya akan menjadi pajangan sementara sebelum para pemburu rente menemukan celah baru yang lebih canggih?
Tindakan tegas seperti pemotongan kuota bagi SPBU nakal memang perlu, namun penegakan hukum pidana yang lebih berat bagi pelaku “penyulap tangki” dan penadah industri adalah harga mati. Masyarakat sudah lelah dengan narasi “stok aman” sementara tangki mereka tetap kosong. Rakyat Aceh tidak butuh janji manis, mereka hanya butuh hak mereka atas BBM subsidi tidak dirampok di depan mata oleh mereka yang tidak berhak.[]
