BANDA ACEH — Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh memberikan serangkaian masukan strategis terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung Dewan pada Kamis sore (13/8/2026), Banggar secara khusus menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Pelapor Banggar DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, memaparkan bahwa porsi pendapatan dari dana transfer mendominasi hingga 70,56 persen dari total APBK. Di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang 28,37 persen. Rasio tersebut dinilai rentan memicu defisit atau beban utang belanja jika terjadi hambatan dalam penyaluran dana pusat.
“Struktur pendapatan yang masih sangat bergantung pada dana transfer mensyaratkan tata kelola anggaran yang ekstra hati-hati. Pemko Banda Aceh perlu memerinci kebijakan pengalokasian (tagging) dana transfer ini secara cermat agar tidak memicu beban keuangan pada periode mendatang,” tegas Tuanku di hadapan sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRK, Daniel Abdul Wahab, serta dihadiri Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal.
Selain masalah struktur fiskal, Banggar menggarisbawahi alokasi belanja modal tahun 2027 senilai Rp100,49 miliar (sekitar 6,97 persen dari belanja daerah) agar difokuskan pada sektor perbaikan kualitas hidup warga. Pemko diminta mengarahkan pembangunan pada titik-titik krusial, seperti penanganan banjir di wilayah Doy dan Ie Masen Kayee Adang, penuntasan jaringan air bersih di Gampong Ilie dan Alue Naga, serta penataan kawasan pedestrian yang acap disalahgunakan.
Sektor-sektor pelayanan publik dan tata kota juga tak luput dari pengawasan legislatif, di antaranya:
-
Digitalisasi Retribusi: Mendorong penggunaan aplikasi e-Resam untuk pemungutan retribusi sampah dan pembenahan armada pengangkut.
-
Aset dan Ruang Publik: Melakukan inventarisasi gedung mangkrak/fungsional (escape building) serta mempercepat revitalisasi Taman Putroe Phang agar kembali asri.
-
Peningkatan Layanan Kesehatan: Pembenahan fasilitas RSUD Meuraxa dan pengawasan rutin kualitas air pada depot minum isi ulang serta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
-
Pendidikan & Tenaga Kerja: Pemerataan mutu sekolah per zona, perbaikan tata kelola kepala sekolah, hingga pengadaan kembali job fair untuk menekan pengangguran.
Dewan juga menekankan agar Pemko mengakomodasi sedikitnya dua usulan prioritas dari setiap kecamatan hasil Musrenbang. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan berorientasi langsung pada kebutuhan riil warga gampong secara berkesinambungan.
