SEANTERONEWS.com – Indonesia mencatat capaian impresif di sektor penanaman modal sepanjang 2025 dengan realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini tidak hanya melampaui target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun, tetapi juga tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah perlambatan ekonomi global, data Kementerian Investasi/BKPM ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang tetap menarik.
Namun, bagi Indonesia yang bercita-cita menjadi negara maju, besarnya arus modal masuk hanyalah satu sisi dari koin pembangunan. Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi seberapa besar investasi yang berhasil dihimpun, melainkan sejauh mana modal tersebut mampu bertransformasi menjadi produktivitas, inovasi, dan nilai tambah bagi ekonomi domestik.
Investasi sebagai Instrumen, Bukan Tujuan
Menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia saat ini masih berada dalam kelompok upper-middle income countries. Untuk melompat ke kelompok negara berpendapatan tinggi, akumulasi modal saja tidak cukup. Literatur ekonomi pembangunan, termasuk pemikiran Dani Rodrik, menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang bergantung pada kemampuan negara mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif.
“Besarnya investasi baru bermakna jika mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat nilai tambah domestik, serta mendorong inovasi. Investasi adalah instrumen pembangunan, bukan tujuan akhir,” tulis sebuah analisis kebijakan ekonomi terbaru.
Tren serupa juga terjadi di kawasan ASEAN. Laporan ASEAN Investment Report 2024 menunjukkan pergeseran paradigma, di mana negara-negara di Asia Tenggara kini lebih selektif mengejar investasi yang membawa alih teknologi dan memperkuat keterkaitan dengan rantai nilai global. Kualitas investasi kini menjadi tolok ukur daya saing ekonomi yang lebih relevan dibandingkan sekadar besarnya arus modal.
Evaluasi: Output vs Outcome
Selama ini, keberhasilan kebijakan investasi cenderung diukur dari indikator output atau keluaran, seperti realisasi nilai nominal dan jumlah proyek. Padahal, OECD (2024) menekankan pentingnya evaluasi yang berorientasi pada outcome atau hasil nyata bagi perekonomian nasional.
Jika Indonesia ingin segera keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), maka keberhasilan kebijakan investasi harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap:
Peningkatan Produktivitas: Efisiensi dalam struktur produksi.
Nilai Tambah Domestik: Kemampuan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi.
Inovasi: Kapasitas untuk menciptakan teknologi atau metode baru.
Peningkatan GNI per Kapita: Kenaikan pendapatan nasional yang menjadi syarat klasifikasi negara maju.
Menuju Negara Maju
Pergeseran perspektif ini bukan untuk meniadakan pentingnya indikator realisasi investasi, melainkan untuk melengkapinya. Investasi tetap menjadi prasyarat mutlak bagi transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tanpa prasyarat produktivitas, investasi hanya akan menambah kapasitas ekonomi tanpa menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jalan menuju negara maju tidak ditentukan oleh seberapa besar angka realisasi yang dipamerkan, melainkan oleh kejelian pemerintah dalam memastikan setiap rupiah investasi yang masuk mampu memperkuat fondasi industri domestik. Ketika kebijakan investasi dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan nasional, investasi akan berhenti menjadi sekadar angka dan benar-benar berfungsi sebagai fondasi transformasi ekonomi Indonesia yang nyata.[]
