SEANTERONEWS.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah.
Program ini merupakan salah satu pilar prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan sehat. Peningkatan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah menjadi fokus utama dari kebijakan tersebut.
Pemerintah menetapkan target ambisius pada tahun 2026, yakni merenovasi 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh penjuru tanah air. Angka ini mencatatkan peningkatan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yang dipatok sebanyak 45 ribu unit.
Lonjakan target ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas cakupan akses hunian layak bagi masyarakat di berbagai daerah. Dengan skala program yang lebih masif, diharapkan dampak ekonomi dan sosial dari BSPS dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas lembaga. Tidak hanya melibatkan kementerian terkait, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penentu agar implementasi BSPS berjalan tepat sasaran.
Melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, ditegaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada upaya memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. “Pertemuan ini menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar implementasi BSPS berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian kutipan resmi dari Sekretariat Kabinet.
Sebagai kebijakan strategis, BSPS dirancang untuk meringankan beban masyarakat melalui skema bantuan stimulan. Peningkatan target hingga 400 ribu unit di tahun 2026 menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu agenda utama pembangunan infrastruktur nasional yang berorientasi pada masyarakat.
Pemerintah optimis bahwa dengan kolaborasi yang kian erat antarlembaga, hambatan di lapangan dapat diminimalisir. Percepatan ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas rumah warga, tetapi juga diyakini dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan material bangunan dan tenaga kerja di tingkat desa.[]
