SEANTERONEWS.com – Memasuki tahun ajaran 2026/2027, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) kembali menyisakan catatan kritis terkait distribusi siswa. Persoalan klasik mengenai ketimpangan daya tampung antara sekolah negeri dan swasta hingga kini masih menjadi tantangan yang belum terurai sepenuhnya, meskipun pemerintah telah menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Di berbagai daerah, fenomena “sekolah negeri yang kelebihan kapasitas” berbanding terbalik dengan “sekolah swasta yang kekurangan peserta didik”. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerataan akses serta kualitas pendidikan di Indonesia masih memerlukan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menekankan bahwa pemerintah membutuhkan peta jalan pendidikan yang lebih komprehensif. Menurutnya, pemetaan yang akurat sangat krusial untuk mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di satu titik sekolah saja.
“Perlu ada satu peta yang lebih lengkap berkaitan dengan distribusi siswa ini agar daya tampung sekolah dapat dikelola dengan lebih proporsional,” ujar Habib saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Habib menyoroti praktik sekolah negeri yang terpaksa membuka rombongan belajar (rombel) melebihi kapasitas standar, bahkan hingga memanfaatkan ruangan yang tidak ideal untuk proses belajar-mengajar. Menurutnya, hal ini tidak hanya menurunkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga mengancam keberlangsungan sekolah swasta yang kian sulit mendapatkan murid.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa stigma sekolah “favorit” dan “nonfavorit” masih sangat melekat di masyarakat, yang menjadi pemicu utama penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu.
Di tengah catatan kritis tersebut, Habib memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Mu’ti, respons terhadap permasalahan pendidikan di lapangan terasa jauh lebih gesit.
“Secara keseluruhan ada progres. Saat ini, jarak antara munculnya masalah dengan penyediaan solusi tidak terlalu lama. Pemerintah sudah tidak lagi melakukan pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul,” kata Habib.
Namun, pekerjaan rumah besar masih menanti pemerintah, terutama terkait akses pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Masih banyak siswa di wilayah tersebut yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan hak pendidikannya.
Komisi X DPR RI berharap, ke depan sinkronisasi data antara pusat dan daerah dapat lebih optimal sehingga ketimpangan daya tampung tidak lagi menjadi masalah tahunan yang berulang, dan setiap sekolah—baik negeri maupun swasta—memiliki kesempatan yang sama dalam mendidik generasi penerus bangsa.
