SEANTERONEWS.com – Penuntasan kasus korupsi berskala besar dinilai membutuhkan kekompakan dan sinergi kokoh dari seluruh instrumen penegak hukum serta pertahanan negara. Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) diimbau untuk tetap fokus menjalankan kewenangannya masing-masing tanpa terjebak dalam rivalitas sektoral.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengemukakan bahwa arah kebijakan perang terhadap korupsi telah ditegaskan berulang kali oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara semestinya menjadikan arahan tersebut sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Jangan sampai perhatian publik justru bergeser kepada konflik antarlembaga,” ujar Amir saat memberikan pandangannya, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Cermati Prinsip Utama Intelijen
Dalam kajian intelijen, Amir menerangkan bahwa terdapat prinsip dasar untuk mencermati pihak mana yang meraup keuntungan terbesar dari mencuatnya sebuah konflik. Dalam konteks penegakan hukum, perselisihan antarinstitusi justru berpotensi melemahkan fokus penanganan perkara dan hanya akan menguntungkan para pelaku korupsi yang ingin mengalihkan perhatian publik.
Oleh sebab itu, fokus utama negara tidak boleh terdistraksi oleh ego sektoral lembaga. Prioritas utama harus dikembalikan pada kepastian bahwa setiap proses hukum terhadap dugaan korupsi berjalan secara objektif dan profesional.
Amir menilai, penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi wajib bersandar sepenuhnya pada kekuatan alat bukti yang sah serta aturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang latar belakang korps maupun jabatan pihak yang diperiksa.
“Kalau ada oknum Polri yang korupsi, proses. Kalau ada oknum Kejaksaan yang korupsi, proses. Kalau ada oknum TNI yang melanggar hukum, juga harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah terhadap korupsi,” tegas Amir secara lugas.
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Sinergi yang harmonis antara jajaran Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga kewibawaan hukum sekaligus stabilitas keamanan nasional.
Dengan meminimalkan gesekan dan memperkuat kolaborasi pertukaran informasi, proses pemberantasan korupsi di tanah air diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sekaligus membuktikan kepada publik bahwa supremasi hukum di Indonesia berlaku adil dan setara bagi semua pihak tanpa terkecuali.
