JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar Forum Kebangsaan sebagai wadah diskusi strategis untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan krusial yang tengah dihadapi Indonesia. Acara bertajuk “Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan: Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Keamanan, Geopolitik, dan Aktivisme” tersebut berlangsung di Jakarta dengan melibatkan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta aktivis pemuda.
Ketua Pelaksana sekaligus Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Teknologi, Muh. Akmal Ahsan, menjelaskan bahwa kondisi bangsa saat ini dihadapkan pada dinamika multisektoral yang saling berkaitan. Isu-isu sensitif seperti ketimpangan ekonomi, penurunan partisipasi politik masyarakat, ketahanan nasional, hingga pergeseran geopolitik global menjadi fokus utama pembahasan.
“Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Akmal melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.
Gagasan Lintas Sektor dari Para Pakar
Forum ini menghadirkan lima narasumber dengan kepakaran berbeda. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, memaparkan pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan penguatan ekonomi pedesaan demi mengikis angka kemiskinan ekstrem. Budiman juga menegaskan komitmen pribadinya untuk terjun langsung mendampingi masyarakat bawah.
“Kita akan menginap di rumah rakyat, mengawal sampai tuntas untuk memberantas dua musuh utama saya, yaitu kemiskinan dan kebodohan,” tegas Budiman dalam forum tersebut.
Dari aspek pertahanan, pemerhati militer dan intelijen Dr. Stepi Adriani menjabarkan tantangan keamanan kontemporer serta pentingnya mengintegrasikan konsep human security guna menjaga keutuhan bangsa.
Sementara itu, Amirullah selaku Wakil Dekan IV FKIP Uhamka menyoroti pentingnya merumuskan peta jalan pendidikan nasional yang adaptif dan inklusif sebagai instrumen utama peningkatan kelas sosial masyarakat. Adapun Muh. Akmal Ahsan dari DPP IMM mengulas dinamika aktivisme gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi publik di tengah melemahnya representasi politik formal.
Tujuh Rekomendasi Kebangsaan IMM
Sebagai rangkuman hasil diskusi interaktif dari seluruh peserta, DPP IMM secara resmi merilis tujuh rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah:
Reformasi Partai Politik: Menata kembali kelembagaan partai politik agar tidak sekadar berfungsi sebagai kendaraan kekuasaan bagi pemilik modal besar.
Penguatan Institusi Hukum dan HAM: Memastikan hukum dijalankan sebagai instrumen keadilan yang objektif, bukan alat kekuasaan untuk menekan kritik masyarakat.
Konkretisasi Arah Ekonomi Pancasila: Menjabarkan konsep ekonomi Pancasila yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan praktis yang dampaknya dirasakan langsung di dapur keluarga Indonesia.
Keadilan Agraria dan Sumber Daya Alam: Menyelesaikan konflik sengketa lahan dengan memprioritaskan hak masyarakat adat dan lokal, tanpa mengabaikan komitmen pembangunan berkelanjutan.
Efisiensi Tata Kelola Pendidikan: Membenahi manajemen sistem pendidikan nasional untuk menekan pemborosan anggaran sekaligus membangun karakter bangsa yang memiliki daya saing tinggi.
Perlindungan Kebebasan Siber: Menjamin kedaulatan informasi serta ruang berekspresi di dunia digital tanpa adanya intimidasi atau penyalahgunaan undang-undang siber yang represif.
Pemulihan Kohesi Sosial dan Moderasi: Mendorong peran negara sebagai mediator dialog lintas budaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal dogmatis serta tren anti-intelektualisme di masyarakat.
Melalui perumusan rekomendasi ini, IMM berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis kebangsaan.[]
