BANDA ACEH – Publik dikejutkan oleh hasil analisis kritis Tes Kemampuan Akademis (TKA) siswa SMA Negeri di seluruh Aceh. Data yang beredar luas pada Selasa (6/7/2026) ini menunjukkan realitas yang memilukan: kompetensi dasar siswa, khususnya dalam bidang literasi, numerasi, dan bahasa Inggris, berada dalam kondisi “darurat”.
Lebih dari sekadar angka skor yang rendah, temuan ini mengindikasikan rapuhnya fondasi akademik generasi penerus Tanah Rencong. Kondisi ini sontak memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pegiat pendidikan yang menilai capaian ini sebagai cerminan buruk kinerja institusi pengelola pendidikan menengah di Aceh.
Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Pendidikan Aceh dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Institusi ini dituding tidak serius dan gagal memahami akar masalah rendahnya kualitas pendidikan, sehingga kondisi ini berlarut-larut hingga mencapai titik kritis. Kritik tajam mengarah pada pola kerja dinas yang dianggap lebih sibuk dengan pencitraan di media sosial ketimbang merumuskan program strategis berbasis data.
Sejatinya, jika Dinas Pendidikan memiliki pemetaan masalah yang akurat, sinergi dengan stakeholder terkait dapat dibangun sejak dini. Melibatkan Dinas Perpustakaan, BPSDM, hingga figur Bunda Literasi Aceh adalah langkah taktis yang seharusnya dilakukan untuk melakukan penyelamatan mutu pendidikan sebelum terlambat.
Namun, di tengah urgensi tersebut, muncul persoalan lain terkait efektivitas peran Bunda Literasi. Penobatan istri kepala daerah sebagai Bunda Literasi baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi telah menjadi ritual birokrasi ex-officio yang rutin terjadi setiap pergantian pimpinan daerah. Sayangnya, jabatan ini kerap melekat tanpa didasari rekam jejak, kompetensi, atau kecintaan yang otentik terhadap dunia literasi.
Menjadi Bunda Literasi bukan sekadar tentang menerima pin kehormatan atau berpose di baliho seremonial. Di balik gelar tersebut, terdapat beban moral yang berat untuk menjadi role model nyata. Publik menuntut sosok Bunda Literasi yang tidak hanya fasih membaca pidato, melainkan figur pembaca aktif yang pemikirannya mampu menginspirasi masyarakat luas.
Bunda Literasi yang ideal seharusnya mampu menjadi “jembatan emas” yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan komunitas baca, pegiat literasi akar rumput, dan perpustakaan desa yang selama ini bergerak tertatih-tatih.
Dengan akses kekuasaan yang dimilikinya, seorang Bunda Literasi memiliki posisi strategis untuk mendorong bahkan mendesak kepala daerah agar memprioritaskan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada penguatan budaya baca.
Sudah saatnya romantisme gelar yang miskin substansi ini diakhiri. Jabatan Bunda Literasi harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai katalisator perubahan. Jika tidak mampu mengemban tanggung jawab moral untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa, legitimasi gelar tersebut patut dipertanyakan.
Kini, bola panas berada di tangan Dinas Pendidikan Aceh dan Bunda Literasi Aceh. Publik menuntut aksi nyata dan agenda bersama yang konkret untuk segera membebaskan generasi muda Aceh dari jurang ketertinggalan literasi, numerasi, dan sains. Buktikan bahwa kepedulian yang diucapkan bukan sekadar retorika belaka.[]
Sumber: potretonline.com
