SEANTERONEWS.com – Pemerintah Iran menunjukkan sinyal kuat untuk menarik diri dari upaya negosiasi dengan Amerika Serikat, menyusul kegagalan rencana pertemuan diplomatik di Pakistan. Sikap ini menandai pergeseran arah kebijakan luar negeri Teheran yang kini terlihat lebih skeptis terhadap jalur diplomasi di tengah situasi perang yang terus berlangsung.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang tengah melakukan lawatan diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, menyatakan keraguannya terhadap niat Washington. Ia mempertanyakan keseriusan pihak AS dalam menempuh jalur diplomasi yang tulus.
“Kami masih menunggu untuk melihat apakah AS benar-benar serius dengan jalur diplomasi,” ujar Araghchi di tengah jadwal perjalanannya yang padat, Sabtu (25/4/2026).
Menepis Narasi Perpecahan Internal
Respons dingin Iran ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pertemuan putaran kedua dan melontarkan klaim mengenai adanya perpecahan di internal kepemimpinan Iran. Untuk merespons narasi tersebut, otoritas Iran secara terkoordinasi meluncurkan kampanye “persatuan mutlak”.
Melalui media pemerintah, pihak militer, keamanan, hingga peradilan Iran merilis pesan yang seragam untuk menegaskan loyalitas penuh kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Langkah ini diambil guna menepis rumor bahwa pemerintahan Iran sedang mengalami krisis kepercayaan dan perpecahan faksi.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan tindakan keras terhadap suara-suara yang dianggap tidak sejalan, termasuk eksekusi terhadap individu yang dituduh terlibat dalam aksi sabotase selama protes nasional.
Ancaman Militer di Selat Hormuz
Di sektor pertahanan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melalui Markas Pusat Khatam al-Anbiya memberikan peringatan keras kepada AS. IRGC menyatakan kesiapannya untuk merespons segala bentuk “blokade, bandit, dan pembajakan” yang dilakukan di perairan selatan Iran.
“Kami siap memantau pergerakan musuh dan mempertahankan kendali penuh atas Selat Hormuz. Kami tidak akan ragu untuk memberikan kerusakan lebih parah kepada musuh Amerika-Zionis jika terjadi agresi lanjutan,” bunyi pernyataan resmi IRGC.
Tantangan Ekonomi dan Infrastruktur
Di tengah konfrontasi yang terus memanas, pemerintah Iran menghadapi tantangan domestik yang signifikan. Serangan sistematis terhadap infrastruktur vital, termasuk fasilitas energi dan jaringan listrik, telah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah darurat.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mendesak masyarakat untuk melakukan penghematan energi secara ketat. Ia menekankan bahwa serangan terhadap infrastruktur nasional merupakan upaya musuh untuk menciptakan ketidakpuasan publik.
“Mereka menyerang infrastruktur kami agar rakyat merasa tidak puas. Kami meminta masyarakat untuk mengontrol konsumsi listrik dan energi,” kata Pezeshkian.
Pemerintah juga berupaya memulihkan stabilitas dengan membuka kembali Bandara Internasional Imam Khomeini untuk penerbangan luar negeri terbatas, meskipun ancaman eskalasi konflik tetap tinggi.
Dengan beralihnya pengaruh ke pihak garis keras di parlemen, Iran kini tampak semakin menutup pintu negosiasi nuklir. Bagi para pengambil kebijakan di Teheran, fokus saat ini telah bergeser dari dialog ke arah ketahanan domestik dan kesiapan militer dalam menghadapi dinamika pasar global serta agresi yang terus berlanjut.
