JAKARTA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan catatan kritis terkait rencana pemerintah untuk menyetorkan iuran keanggotaan ke lembaga internasional Board of Peace. Tak tanggung-tanggung, nilai iuran tersebut dikabarkan mencapai angka triliunan rupiah.
SBY menekankan bahwa langkah Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia memang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru melakukan transaksi sebelum benar-benar membedah legal standing dan aturan main organisasi tersebut.
“Partisipasi internasional itu baik, namun setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memiliki landasan hukum yang kuat dan manfaat yang nyata bagi kepentingan nasional. Saya menyarankan pemerintah mendalami kembali aturan internal Board of Peace agar kita tidak terjebak dalam komitmen yang merugikan di masa depan,” ujar SBY dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Menjaga Kedaulatan Fiskal
Menurut SBY, transparansi mengenai bagaimana dana tersebut dikelola oleh Board of Peace menjadi poin krusial. Mengingat nominalnya yang sangat besar, kejelasan mengenai hak suara Indonesia, kontribusi timbal balik bagi stabilitas kawasan, serta mekanisme audit harus dipastikan sejak awal. cnn.co
Ia juga menambahkan bahwa di tengah tantangan ekonomi global, prioritas anggaran harus dikalkulasi dengan matang. “Jangan sampai kita hanya menjadi penyumbang besar tanpa memiliki pengaruh strategis dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut,” imbuhnya.
Respons Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pihak kementerian terkait belum memberikan rincian detail mengenai jadwal pembayaran iuran tersebut. Namun, masukan dari tokoh bangsa seperti SBY diharapkan menjadi bahan pertimbangan serius dalam rapat kabinet mendatang guna memastikan kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan efisiensi anggaran dalam negeri.[]
