BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan siap dicopot dari jabatannya apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) digabungkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan tersebut menuai beragam tanggapan dari kalangan legislator.
Sejumlah anggota DPR menilai pernyataan Kapolri merupakan bentuk sikap tegas dalam menjaga independensi institusi Polri. Mereka menegaskan bahwa pemisahan Polri dari Kemendagri merupakan amanat reformasi yang bertujuan memperkuat profesionalisme dan netralitas kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Namun, ada pula legislator yang meminta agar polemik tersebut tidak diperbesar. Wacana penggabungan Polri ke Kemendagri dinilai masih sebatas diskursus dan belum menjadi agenda resmi pembahasan di parlemen. DPR menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif antara lembaga negara agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
DPR RI juga mengingatkan bahwa setiap perubahan struktur kelembagaan Polri harus melalui kajian mendalam serta mekanisme konstitusional, termasuk pembahasan undang-undang bersama pemerintah. Keputusan strategis semacam itu tidak dapat diambil secara sepihak.
Pernyataan Kapolri tersebut sebelumnya disampaikan sebagai respons atas wacana yang kembali mencuat terkait penempatan Polri di bawah Kemendagri. Kapolri menegaskan komitmennya terhadap reformasi Polri dan prinsip independensi institusi kepolisian.[]
