WAMENA – Jeritan masyarakat di wilayah pegunungan Papua, khususnya Wamena, kembali mencuat terkait tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan laporan lapangan, harga BBM di tingkat pengecer dilaporkan melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp25.000 per liter. Kondisi ini memicu keresahan besar karena berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Namun, di tengah situasi sulit tersebut, reaksi yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat dimintai keterangan oleh media justru mengundang gelombang kritik dan menjadi sorotan tajam publik.
Harga BBM Melambung, Ekonomi Warga Tercekik
Kenaikan harga yang sangat signifikan ini disinyalir terjadi akibat kendala distribusi dan stok yang terbatas di wilayah pedalaman. Warga mengeluhkan bahwa disparitas harga dengan wilayah lain di Indonesia masih sangat tinggi, meskipun program “BBM Satu Harga” telah dicanangkan pemerintah.
“Kami sangat kesulitan. Harga Rp25 ribu itu sangat berat bagi kami yang mengandalkan transportasi untuk membawa hasil kebun,” ungkap salah satu warga setempat yang merasa kebijakan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan di Papua.
Respon Wapres Gibran yang Menjadi Polemik
Saat dikonfirmasi mengenai kondisi di Wamena, Wakil Presiden Gibran memberikan tanggapan yang dinilai sebagian pihak terlalu datar dan kurang menunjukkan urgensi terhadap penderitaan warga. Pernyataan yang singkat dan terkesan normatif tersebut langsung viral di media sosial dan menuai sentimen negatif.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa sebagai pimpinan nasional, respons terhadap krisis di daerah tertinggal seharusnya lebih empatik dan solutif. “Publik mengharapkan langkah konkret atau setidaknya komitmen kuat untuk mengevaluasi jalur distribusi, bukan sekadar jawaban administratif,” ujar salah seorang analis politik.
Desakan Evaluasi Distribusi BBM di Papua
Menanggapi polemik ini, sejumlah aktivis kemanusiaan dan tokoh masyarakat Papua mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Mereka menuntut Pertamina dan kementerian terkait untuk memastikan tidak ada permainan tengkulak atau hambatan logistik yang sengaja dibiarkan.
Situasi di Wamena kini menjadi ujian krusial bagi pemerintahan saat ini dalam membuktikan janji pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali di tanah Papua.[]
