SEANTERONEWS.com – Sebuah perguruan tinggi kedokteran di wilayah Kashmir resmi ditutup secara mendadak. Langkah ini diambil sesaat setelah hasil seleksi menunjukkan bahwa mayoritas kursi mahasiswa baru berhasil dimenangkan oleh kandidat dari komunitas Muslim.
Penutupan ini menciptakan ketidakpastian bagi ratusan calon dokter dan memperuncing ketegangan sosial di wilayah yang memang sudah lama bergejolak tersebut.
Pemerintah mengklaim bahwa penutupan kampus tersebut didasarkan pada masalah administrasi dan standar infrastruktur yang dianggap tidak memadai. Namun, waktu pengambilan keputusan yang bertepatan dengan pengumuman hasil admisi memicu kecurigaan publik.
Berdasarkan data penerimaan, mahasiswa Muslim meraih persentase kelulusan tertinggi dalam sejarah kampus tersebut, mengungguli kuota yang biasanya diharapkan oleh otoritas setempat.
Otoritas terkait langsung membekukan izin operasional, yang menyebabkan proses perkuliahan dan pendaftaran ulang terhenti total.
Para calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus kini berada dalam ketidakpastian hukum, merasa hak pendidikan mereka dirampas secara sepihak.
Aktivis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat di Kashmir menyebut langkah ini sebagai upaya sengaja untuk membatasi akses pendidikan tinggi bagi komunitas tertentu.
Penutupan institusi medis dianggap sebagai cara untuk menghalangi pemuda Kashmir memasuki profesi bergengsi seperti kedokteran.
Kritikus mempertanyakan mengapa audit infrastruktur baru dilakukan tepat setelah hasil ujian keluar, bukan sebelum proses seleksi dimulai.
Isu ini menambah panjang daftar ketegangan antara kebijakan pemerintah pusat India dan populasi mayoritas Muslim di wilayah Kashmir.
Kashmir saat ini sedang membutuhkan tenaga medis profesional dalam jumlah besar. Penutupan satu-satunya institusi pendidikan tinggi di wilayah tersebut diprediksi akan memperburuk krisis kesehatan di masa depan.
Tanpa institusi pendidikan yang memadai, ketergantungan pada tenaga medis dari luar wilayah akan semakin tinggi.
Keluarga mahasiswa yang telah membayar biaya pendaftaran dan persiapan kini menuntut pengembalian dana dan kejelasan status.
Organisasi pemantau pendidikan global mulai menaruh perhatian pada kasus ini, mendesak India untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan institusi pendidikan. Di sisi lain, beberapa kelompok mahasiswa dilaporkan tengah mempersiapkan gugatan hukum ke pengadilan tinggi untuk membatalkan dekrit penutupan tersebut.
Dunia kini menanti apakah pemerintah akan melunak atau justru tetap pada keputusannya, yang bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan akademik di India.[]
