SEANTERONEWS.com – Mata dunia hari ini tertuju pada Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Kasus hukum paling krusial dalam dekade ini, yakni dugaan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya oleh militer Myanmar, secara resmi memasuki babak baru yang menentukan.
Persidangan ini merupakan momen yang telah dinantikan selama bertahun-tahun oleh para penyintas dan aktivis hak asasi manusia global untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan sistematis yang terjadi sejak 2017.
Sidang di ICJ kali ini bukan sekadar formalitas. Ada beberapa poin kunci yang dipertaruhkan:
Pembuktian Genosida: Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti terkait niat genosida (genocidal intent) untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok etnis Rohingya melalui pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa.
Tantangan dari Junta Militer: Meskipun Myanmar saat ini dikendalikan oleh rezim militer yang tidak diakui secara luas, Mahkamah Internasional tetap mewajibkan negara tersebut untuk hadir dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai sebuah entitas negara.
Langkah Gambia: Kasus ini dipelopori oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, yang didukung oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Di saat para hakim mulai bersidang, jutaan pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh, menyambut kabar ini dengan harapan tipis.
Keinginan untuk Pulang: Para pengungsi berharap keputusan ICJ dapat menjamin kewarganegaraan dan keamanan mereka jika kelak kembali ke negara bagian Rakhine.
Keadilan bagi Korban: “Kami tidak butuh uang, kami butuh keadilan atas apa yang mereka lakukan pada keluarga kami,” ungkap salah seorang penyintas dalam laporan tersebut.
Jika terbukti bersalah, Myanmar tidak hanya akan menghadapi isolasi diplomatik yang lebih berat, tetapi juga potensi sanksi ekonomi global yang dapat melumpuhkan ekonomi negara tersebut. Keputusan ini juga akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya di seluruh dunia.
Ini adalah ujian bagi keadilan internasional. Jika pengadilan tertinggi PBB ini gagal bertindak, maka hukum internasional hanyalah sekadar kertas tanpa makna.[]
