SEANTERONEWS.com – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan dukungan penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand terkait sengketa wilayah perbatasan yang kembali memanas. Tidak tanggung-tanggung, Washington menjanjikan paket bantuan senilai USD 45 juta (sekitar Rp703 miliar) untuk mengawal perdamaian tersebut.
Langkah diplomatik ini diambil setelah ketegangan militer di wilayah perbatasan kedua negara ASEAN tersebut mengancam stabilitas kawasan di awal tahun 2026.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa dana hibah ini tidak diberikan dalam bentuk tunai langsung untuk militer, melainkan dialokasikan untuk:
Demiliterisasi & Pembersihan Ranjau: Sebagian besar dana akan digunakan untuk pembersihan sisa-sisa bahan peledak di zona konflik perbatasan.
Pembangunan Infrastruktur Perbatasan: Memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat kontak senjata sebelumnya.
Program Integrasi Pengungsi: Membantu warga sipil yang sempat mengungsi untuk kembali ke desa mereka dengan jaminan keamanan dan ekonomi.
Analis politik internasional menilai langkah ini sebagai strategi “Soft Power” untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Di tengah persaingan ketat dengan China, AS ingin memposisikan diri sebagai “penengah yang murah hati” dalam konflik regional.
“Dukungan finansial ini adalah pesan bahwa AS berkomitmen menjaga stabilitas Indo-Pasifik melalui jalur diplomasi, bukan sekadar retorika”.
Pemerintah Thailand di Bangkok dan otoritas Kamboja di Phnom Penh menyambut baik janji bantuan ini. Kedua negara sepakat untuk menarik pasukan dari zona sensitif dan memulai dialog meja bundar untuk menentukan batas wilayah yang selama puluhan tahun menjadi sengketa.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku, para pengamat memperingatkan bahwa perdamaian permanen masih bergantung pada kemauan politik pemimpin kedua negara, terlepas dari besarnya bantuan dana yang mengalir.[]
