SEANTERONEWS.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, secara resmi melayangkan tuntutan keras kepada pemerintah Israel untuk segera membatalkan larangan operasional terhadap sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Langkah Israel yang membatasi ruang gerak LSM internasional ini dianggap sebagai ancaman serius bagi penyaluran bantuan kemanusiaan yang sudah sangat terbatas di wilayah konflik tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Guterres menekankan bahwa NGO adalah “urat nadi” bagi jutaan warga Palestina yang bergantung pada bantuan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Larangan ini, menurut PBB, hanya akan memperparah penderitaan warga sipil yang telah hancur akibat perang.
“Membatasi organisasi kemanusiaan berarti memutus harapan bagi mereka yang paling rentan. Saya mendesak pemerintah Israel untuk segera meninjau kembali keputusan ini demi kemanusiaan,” ujar Guterres dalam pidatonya di markas PBB.
Israel sebelumnya mengeklaim bahwa pembatasan tersebut dilakukan atas dasar keamanan nasional, menuduh beberapa elemen dalam organisasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok militan. Namun, tuduhan ini dibantah keras oleh badan-badan internasional yang menyatakan bahwa protokol penyaringan mereka sangat ketat dan transparan.
Para kritikus berargumen bahwa pelarangan NGO adalah bagian dari strategi untuk membatasi pengawasan internasional terhadap aktivitas militer dan pemukiman di Tepi Barat serta operasi di Gaza.
Desakan Guterres ini didukung oleh berbagai negara anggota PBB yang khawatir akan terjadinya bencana kelaparan total jika distribusi bantuan terhenti. Komunitas internasional kini menanti respons resmi dari Yerusalem, di tengah tekanan diplomatik yang semakin meningkat di awal tahun 2026 ini.
Jika larangan ini tetap diberlakukan, PBB memperingatkan bahwa sistem pendukung kehidupan di Palestina bisa lumpuh total dalam hitungan minggu, memicu gelombang pengungsian dan krisis kesehatan yang tak terkendali.[]
