SEANTERONEWS.com — Isu seputar polemik ijazah Presiden Jokowi kembali melebar setelah nama dua tokoh besar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, ikut diseret. Keduanya tegas menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah dan memastikan siap menempuh jalur hukum.
SBY menilai, pengaitan namanya dengan kasus ijazah Jokowi tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan, setiap informasi yang tidak memiliki bukti kuat sebaiknya tidak disebarkan, karena dapat mencederai etika demokrasi dan merusak reputasi seseorang.
Sikap serupa juga datang dari Megawati. Ketua umum partai berlambang banteng itu menyampaikan bahwa tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan persoalan ijazah bukan hanya tidak benar, tetapi juga dinilai sebagai upaya menggiring opini politik yang tidak sehat.
Kedua tokoh ini sepakat bahwa fitnah dalam ranah publik tidak boleh dibiarkan. Menurut mereka, langkah hukum menjadi cara paling tepat agar persoalan bisa diuji secara terbuka, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan yang sah secara yuridis.
Pengamat politik menilai, ketegasan SBY dan Megawati menunjukkan bahwa isu ijazah telah memasuki tahap sensitif, karena bukan hanya menyentuh sosok presiden, tetapi juga menyentuh legitimasi figur-figur politik besar lainnya. suara.com
Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati menghadapi arus informasi di media sosial. Tidak semua yang viral dapat dipastikan benar, apalagi ketika menyangkut reputasi tokoh nasional.
Seruan verifikasi informasi pun semakin menguat. Warganet diminta mengutamakan klarifikasi dan menunggu penjelasan resmi, bukan terburu-buru menarik kesimpulan yang dapat memicu kegaduhan baru.
Jika proses hukum benar-benar ditempuh, publik diperkirakan akan melihat babak baru dalam penyelesaian polemik ini. Setidaknya, jalur pengadilan dianggap sebagai ruang terbaik untuk menjawab tuduhan, bukan sekadar perdebatan di ruang maya.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa politik membutuhkan kedewasaan. Kritik tetap penting, tetapi harus dibangun di atas data, bukan dugaan. Sementara itu, hukum diharapkan berjalan sebagai penentu kebenaran yang objektif.[]
