SEANTERONEWS.com – Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pemotongan besar-besaran terhadap anggaran bantuan kemanusiaan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nilai bantuan kini merosot tajam menjadi hanya $2 miliar, sebuah angka yang dianggap sangat kecil dibandingkan kontribusi AS sebelumnya.
Langkah ini diambil menyusul perintah langsung dari Presiden Donald Trump yang menuntut reformasi menyeluruh di tubuh PBB, yang ia anggap tidak efisien dan terlalu boros dalam menggunakan uang pajak warga Amerika.
Berdasarkan laporan yang dilansir dari Al Jazeera, kebijakan ini merupakan bagian dari janji kampanye Trump untuk meninjau kembali keterlibatan finansial AS di organisasi internasional.
Penurunan anggaran ini diperkirakan akan melumpuhkan berbagai program bantuan pangan, kesehatan, dan pengungsian di wilayah konflik.
Gedung Putih menegaskan bahwa pendanaan hanya akan kembali normal jika PBB melakukan perubahan struktural besar-besaran yang transparan.
AS menuntut audit ketat terhadap penggunaan dana bantuan guna memastikan tidak ada kebocoran anggaran ke kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kepentingan AS.
Para pejabat PBB memperingatkan bahwa pemotongan dana dari penyumbang terbesar ini akan memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Program Pangan Dunia (WFP) dan badan pengungsi (UNHCR) kemungkinan besar harus mengurangi jatah bantuan bagi pengungsi di Gaza, Sudan, dan Yaman.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini menyangkut nyawa jutaan orang yang bergantung pada bantuan dasar setiap harinya,” ujar salah satu juru bicara badan kemanusiaan internasional.
Langkah AS ini memicu kecaman dari berbagai pemimpin dunia dan organisasi hak asasi manusia. Beberapa negara Eropa mulai berdiskusi untuk mencoba menutup celah pendanaan tersebut, namun diakui bahwa sangat sulit untuk menggantikan posisi finansial Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi PBB.
Langkah Donald Trump ini diprediksi akan mengubah peta diplomasi global secara permanen. Di bawah tekanan finansial ini, PBB terpaksa memilih: melakukan reformasi sesuai kehendak AS atau menghadapi kelumpuhan operasional yang meluas di seluruh dunia.[]
