ACEH — BPH Migas resmi mencabut kewajiban penggunaan barcode untuk pengisian BBM subsidi di Aceh. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem), mengajukan permintaan resmi agar pengisian BBM dapat dilakukan tanpa barcode selama masa tanggap darurat.
Latar Belakang Pencabutan
Permintaan pencabutan barcode disampaikan Mualem melalui surat tertanggal 28 November 2025. Dalam surat tersebut, ia memohon agar masyarakat dapat melakukan pengisian BBM subsidi tanpa barcode karena kondisi Aceh sedang berada dalam keadaan darurat. Gangguan listrik, keterbatasan akses internet, dan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan membuat penggunaan sistem barcode tidak memungkinkan.
Sebelumnya, Mualem juga pernah menyuarakan keberatan terhadap penerapan sistem barcode sejak awal 2025, terutama karena banyak masyarakat di wilayah terpencil mengalami kesulitan mengakses sistem digital tersebut.
Keputusan BPH Migas & Dampaknya
Dalam surat balasan resmi, BPH Migas menyetujui permintaan tersebut. Seluruh SPBU di kabupaten/kota yang berstatus tanggap darurat diperbolehkan melayani pengisian solar (JBT) dan Pertalite (JBKP) tanpa barcode. Kebijakan ini berlaku mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.
Dengan adanya kelonggaran ini, proses distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana di Aceh diharapkan menjadi lebih lancar. Banyak wilayah yang terdampak bencana membutuhkan suplai BBM untuk operasional mesin, transportasi, dan kebutuhan darurat lainnya.
Mengapa Barcode Dihentikan Sementara
Sistem barcode awalnya diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan barcode, pemerintah dapat memantau distribusi dan mencegah penyalahgunaan.
Namun, dalam kondisi darurat, sistem ini justru menghambat. Tanpa listrik dan internet, banyak warga tidak bisa mengakses aplikasi, sementara SPBU pun tidak dapat melakukan pemindaian. Karena itu, pencabutan sementara dianggap solusi paling efektif agar BBM subsidi tetap terdistribusi.
Apa Artinya bagi Warga Aceh
-
Warga dapat mengisi BBM subsidi tanpa menunjukkan barcode atau QR code.
-
SPBU dapat melayani masyarakat secara manual untuk mempercepat distribusi.
-
Mobilitas alat berat, kendaraan darurat, dan transportasi logistik menjadi lebih mudah.
-
Kebutuhan mendesak, terutama di wilayah terisolasi, dapat dipenuhi tanpa hambatan administratif.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memudahkan mereka dalam menghadapi kondisi darurat.
Harapan ke Depan
Meski bersifat sementara, pencabutan barcode BBM menunjukkan bahwa pemerintah mampu bersikap fleksibel terhadap kondisi lapangan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, banyak pihak berharap pemerintah akan mengevaluasi kembali penerapan barcode, terutama di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum merata.[]
