Banda Aceh, 18 November 2025 — Kisruh seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat menjadi sorotan publik. Bukan sekadar isu akademis, kontroversi ini justru membuka celah kritik tajam terhadap sistem regulasi pemilu di Indonesia.
Tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi telah bergulir lama, tetapi kembali menyala menyusul perdebatan publik yang terus meningkat. Sebagian pihak menilai kasus ini menunjukkan bahwa persyaratan calon presiden atau calon legislatif (capres/cawapres) seperti ijazah belum diatur dengan tegas dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kritik semakin tajam setelah beberapa perubahan aturan KPU yang dinilai “mencurigakan” muncul di tengah tensi politik.
Investigasi kepolisian (Bareskrim) menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti asli, berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan pembandingan dengan ijazah alumni lainnya. Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menegaskan ulang bahwa ijazah dan tesis Jokowi sah dan valid. Jokowi sendiri menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya jika diperlukan di pengadilan, sebagai bentuk transparansi atas tudingan yang terus mengemuka.
Polemik ini semakin memperlihatkan lemahnya regulasi persyaratan calon pemimpin di pemilu: apakah hanya cukup ijazah, atau perlu ada mekanisme verifikasi independen dan transparan?. Praktik perubahan aturan KPU di tengah skandal semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi bisa diubah sesuai kepentingan politik tertentu. Aktivis dan pakar berpendapat, insiden ini harus menjadi momentum untuk mereformasi regulasi pemilu, menguatkan integritas sistem demokrasi agar lebih tahan terhadap kontestasi identitas dan tuduhan kredibilitas.
Beberapa aktivis menuntut agar KPU dan institusi terkait memperjelas prosedur validasi ijazah calon pemimpin dan membuka ruang bagi transparansi penuh. Politikus dari berbagai kubu meminta agar polemik ini dijadikan pelajaran agar persyaratan capres/cawapres tak hanya formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan integritas dan kompetensi. Ada kekhawatiran bahwa kasus ini bisa menjadi senjata politik menjelang pemilu mendatang jika tidak diselesaikan secara adil dan terbuka.
