SEANTERONEWS.com – Bupati Pati Sudewo menuai sorotan usai mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250%, yang dianggap memberatkan masyarakat. Keputusan ini memicu penolakan luas dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Pernyataan Bupati Sebagai Simbol Ketidakhormatan Warga
Ketegasan Bupati yang menegaskan bahwa demonstrasi 5.000 hingga 50.000 orang tak menjadi masalah justru memperparah situasi. Mengundang kritik tajam karena di tengah kemarahan warga, ucapan tersebut dianggap sebagai tantangan langsung.
Relasi Pemerintah-Lingkungan Masyarakat Perlu Revisi
Pengamat politik Adi Prayitno menyarankan pendekatan yang lebih partisipatif. Komunikasi kebijakan publik harus bottom-up, melibatkan masyarakat secara aktif. Tanpa itu, kebijakan apapun bisa berujung pada protes dan resistensi massa.
Tolak Gaya Kepemimpinan Anti-Kritik
Adi memperingatkan agar kepala daerah tak terjebak dalam gaya “petantang-petenteng” atau anti-kritik. Ia mengingatkan pentingnya dialog terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat—karena masyarakat bukan sekadar objek, tapi pelaku utama demokrasi.
Pelajaran Berharga untuk Kepala Daerah Lain
Kasus di Pati menggarisbawahi betapa pentingnya kepemimpinan yang inklusif, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap suasana publik. Kepala daerah di seluruh Indonesia diingatkan agar belajar dari kisah ini—agar kebijakan tak hanya efektif, tapi juga diterima secara luas.[]
