Jakarta, 18 November 2025 — Badan Gizi Nasional (BGN) melontarkan seruan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengajak masyarakat lokal agar menanam sayur, buah, serta beternak ayam (baik ayam petelur maupun pedaging). Langkah ini dianggap sangat strategis untuk menyiapkan pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meredam potensi lonjakan inflasi pangan di masa mendatang.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peningkatan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mulai beroperasi telah secara langsung meningkatkan permintaan bahan pangan seperti sayur, telur, buah, dan daging ayam. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Nanik menyatakan bahwa kenaikan komoditas ini berisiko memicu inflasi lokal apabila tidak dikelola dengan baik. Contohnya, dia menyebut harga wortel di pasar eceran telah menyentuh Rp 23–25 ribu per kilogram. Untuk kentang, ia menyebut harga di Ciwidey: di tingkat petani hanya sekitar Rp 8 ribu/kg, tapi di pasar naik menjadi Rp 10–11 ribu/kg. Di Dieng, misalnya, harga kentang di pasaran sempat Rp 12 ribu, padahal “biasanya” bisa mencapai Rp 18 ribu per kg. Menurut Nanik, tekanan dari SPPG terhadap komoditas pangan harus dikelola agar tidak mengganggu stabilitas harga di pasar lokal.
Untuk menghadapi tantangan ini, BGN mengusulkan beberapa strategi utama dengan:
Gerakan “Bertani & Beternak” di Daerah diantaranya mendorong Pemda untuk mengajak warga menanam sayuran dan buah di lahan kosong yang belum maksimal pemanfaatannya, mengajak masyarakat untuk memelihara ayam petelur dan ayam pedaging sebagai sumber lokal telur dan daging untuk MBG dengan pasokan dari produksi lokal, BGN berharap fluktuasi harga bahan baku MBG bisa ditekan.
Kebijakan Penggunaan Komoditas Berdasarkan Harga, Jika harga suatu bahan baku turun, BGN akan “menginstruksikan” SPPG untuk menggunakan bahan tersebut lebih banyak agar suplai terserap. Sebaliknya, jika harga naik secara tajam, BGN akan menekan penggunaan bahan yang mahal dalam menu MBG agar tidak memperparah inflasi.
Diversifikasi Menu MBG, BGN melihat bahwa beberapa SPPG cenderung memilih bahan “aman dan familiar” karena insiden keamanan pangan sebelumnya. Oleh karena itu, BGN mendorong diversifikasi menu agar tidak hanya bergantung pada komoditas yang sama. Selain itu, BGN menyatakan akan meminta Kedeputian Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) untuk mengawasi agar diversifikasi tersebut dilakukan terutama menjelang periode rawan inflasi seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sinergi dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional
Dorongan BGN ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa kenaikan harga bahan pangan, terutama yang dipicu oleh operasional SPPG MBG, adalah perhatian serius dan harus diantisipasi melalui peningkatan produksi lokal. Dalam rapat koordinasi, Kemendagri menekankan agar Pemda memperkuat peran mereka dalam menjaga stabilitas harga lokal. Mendagri juga mendorong Pemda agar aktif memantau harga komoditas dan memanfaatkan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga/BTT) untuk intervensi inflasi, jika diperlukan.
Selain itu, Mendagri sebelumnya juga mengimbau masyarakat untuk mengembangkan variasi bahan pangan lokal agar ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, bisa dikurangi. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yang mendorong diversifikasi pangan di tingkat daerah.
Risiko, Tantangan dan Manfaat Potensial
Meski strategi BGN cukup ambisius, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan: Tidak semua daerah memiliki lahan subur atau kapasitas untuk produksi besar-besaran komoditas pangan. Gerakan tanam dan ternak butuh dukungan nyata dari Pemda terkait pendanaan, teknis pertanian, pelatihan peternak, dan infrastruktur distribusi. Beberapa SPPG masih enggan mengganti bahan baku karena isu keamanan pangan sebelumnya. Agar diversifikasi menu bisa berjalan, BGN perlu memastikan bahwa bahan alternatif juga aman, terjangkau, dan mudah diolah oleh dapur SPPG. Periode libur besar seperti Nataru diproyeksikan sebagai momen krusial di mana permintaan bisa melonjak dan menekan harga. Jika pasokan lokal tidak siap, risiko inflasi bisa tetap tinggi. Tidak semua masyarakat di daerah memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bertani / beternak. Program edukasi dan pendampingan dari Pemda dan BGN akan sangat penting agar gerakan ini bisa sukses.
Jika berhasil, program ini bisa memberikan dampak besar positif: dengan pasokan lokal meningkat, harga sayur, buah, telur, dan daging di tingkat pasar lokal dapat lebih terkendali, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan impor bahan baku tertentu, gerakan bertani dan beternak dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan peluang usaha baru dan pasokan lokal yang stabil akan mendukung keberlanjutan MBG, yang menjadi program strategis BGN untuk pemenuhan gizi masyarakat.
