Seanteronews.com – Amerika Serikat secara resmi mencabut status Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) pada 8 Juli 2025. Langkah ini menjadi tonggak perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Suriah dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, adalah kelompok militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda di Suriah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini mengklaim telah memisahkan diri dari al-Qaeda dan bertransformasi menjadi entitas lokal dengan agenda politik yang lebih terbuka.
Penghapusan status teroris ini diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS setelah evaluasi mendalam, yang dipicu oleh perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump pada Juni 2025. Perintah tersebut juga mencakup pencabutan sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Suriah guna mendukung rekonstruksi nasional.
Juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa pencabutan label FTO didasarkan pada perubahan struktur organisasi HTS, pembubaran resmi afiliasi radikal, serta komitmen rezim baru Suriah dalam memberantas ekstremisme.
Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Beberapa negara menyambut positif langkah ini sebagai upaya mendukung stabilitas di Suriah, sementara yang lain menyatakan keprihatinan terhadap legitimasi kelompok yang memiliki masa lalu penuh kekerasan.
Di sisi domestik, pencabutan label teroris akan menghapuskan sejumlah sanksi seperti pembekuan aset, larangan perjalanan, dan hukuman pidana bagi siapa pun yang terbukti memberikan dukungan kepada HTS. Ini membuka kemungkinan bagi kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam proses politik dan rekonstruksi nasional.
Langkah ini juga dilihat sebagai strategi geopolitik AS untuk memperkuat pengaruhnya di Suriah pasca-perang, terutama setelah pergantian rezim yang menggulingkan Bashar al-Assad. Pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa dianggap lebih moderat dan terbuka terhadap kerja sama internasional.
Meski demikian, beberapa pengamat menyatakan bahwa keputusan ini membawa risiko. “Menghapus HTS dari daftar teroris harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan komitmen nyata dari kelompok tersebut untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme,” kata analis Timur Tengah dari Council on Foreign Relations.
Langkah Washington ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa AS mulai mengalihkan pendekatan dari militeristik ke diplomatik dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Ini menjadi contoh bagaimana label terorisme bisa dicabut jika terdapat bukti perubahan struktural dan ideologis yang signifikan.
Dengan dicabutnya status FTO, HTS kini menghadapi tantangan baru: membuktikan komitmen mereka terhadap transformasi damai dan peran konstruktif dalam tatanan politik Suriah. Masyarakat internasional pun akan terus memantau apakah keputusan AS ini benar-benar mengarah pada stabilitas atau justru membuka risiko baru.
