JAKARTA – Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto bukanlah sekadar perayaan kalender politik. Momentum ini adalah batu uji untuk menakar sejauh mana negara mampu hadir menjadi tameng bagi rakyatnya. Apalagi, dua tahun terakhir ini dilalui di tengah badai ketidakpastian global mulai dari eskalasi konflik di Eropa dan Timur Tengah, krisis rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dunia.
Berdasarkan kompilasi data dan observasi kebijakan hingga Oktober 2026, agenda pemerintahan ini melingkupi spektrum yang amat luas. Dari urusan piring makan rakyat hingga diplomasi tingkat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, dalam kacamata publik, deretan program dan besaran triliunan anggaran tidak akan bermakna jika tidak terkonversi menjadi kesejahteraan yang riil.
Fondasi Bertahan: Menjaga Stabilitas Kebutuhan Dasar
Di tengah ancaman resesi global, keberhasilan fundamental yang patut dicatat adalah terjaganya stabilitas makro untuk kebutuhan dasar. Pemerintah sukses menahan gejolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, mempertahankan tarif listrik dasar, serta memastikan pasokan LPG dan bahan pokok tetap tersedia di pasaran.
Namun, kacamata kritis harus tetap disematkan. Stabilitas harga belum tentu ekuivalen dengan peningkatan daya beli. Ketersediaan stok beras nasional yang diklaim menembus 5 juta ton pada April 2026 tidak lantas menjamin distribusinya merata hingga ke pelosok. Oleh karenanya, inflasi, beban subsidi, dan pemerataan pendapatan tetap menjadi indikator utama.
Kedaulatan Pangan dan Transisi Energi
Agresivitas pemerintah paling menonjol terlihat di sektor pangan dan energi. Guna melawan ancaman kekeringan ekstrem, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 77 ribu unit pompa air sejak 2024, ditambah 11 ribu unit pada 2026. Distribusi pupuk yang selama ini menjadi benang kusut berhasil disederhanakan melalui satu Peraturan Presiden. Selain itu, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dikunci di angka Rp6.500 per kilogram guna melindungi jerih payah petani.
Di sektor energi, ketergantungan pada impor coba dipangkas secara radikal. Implementasi Biodiesel B50 dan pengembangan Bioetanol E20 dikebut. Ambisi besar juga terlihat dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dan peresmian legalitas pengelolaan sumur minyak rakyat. Kendati demikian, publik harus rasional membedakan antara “target proyek” dan “fasilitas yang sudah beroperasi”.
Investasi Manusia: Transformasi Kesehatan dan Pendidikan
Paradigma kesehatan nasional kini bergeser dari sekadar kuratif (pengobatan) menjadi preventif (pencegahan). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas menyasar ibu hamil, menyusui, hingga balita. Inisiatif Cek Kesehatan Gratis tahunan dan lonjakan anggaran sepuluh kali lipat untuk penanganan Tuberkulosis (TBC) menjadi langkah progresif.
Di ranah pendidikan, digitalisasi ditegaskan lewat pengadaan dua juta layar interaktif berbasis aplikasi Rumah Pendidikan. Infrastruktur fisik juga disentuh dengan target perbaikan 300 ribu sekolah dan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru aparatur sipil negara (ASN) sejak Maret 2025.
Tentu saja, parameter kesuksesan dari pilar ini bukanlah seberapa banyak sekolah yang direnovasi atau jumlah pemeriksaan yang dilakukan, melainkan menurunnya angka penyakit dan terciptanya lulusan bermutu yang siap kerja.
Hilirisasi, Hukum, dan Diplomasi Global
Agenda hilirisasi dan tata kelola negara memasuki babak baru dengan lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini bukan hanya menjadi motor konsolidasi bagi ratusan BUMN, tetapi juga pendorong hilirisasi tingkat lanjut, termasuk produksi mobil nasional Maung Garuda dan pengembangan industri semikonduktor.
Di bidang penegakan hukum, pemerintah menorehkan rekam jejak agresif. Penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang diklaim meroketkan keuntungan PT Timah hingga sembilan kali lipat dan pengambilalihan 6,2 juta hektare kawasan hutan bermasalah oleh Satgas PKH menjadi sinyal positif ketegasan negara.
Sementara itu, di panggung internasional, Indonesia tampil lebih berani. Mulai dari penawaran 20 ribu pasukan perdamaian untuk Gaza, pencapaian kesepakatan dagang EU-CEPA yang sempat mandek 9 tahun, hingga perombakan total manajemen ibadah haji melalui pembentukan kementerian khusus dan larangan bagi petugas untuk berhaji saat bertugas pada musim 2026.
Kesimpulan: Manfaat Harus Tiba di Akar Rumput
Mengevaluasi kebijakan ini, terlihat lima arah navigasi utama: menjaga kebutuhan pokok, memangkas ketergantungan impor, memperluas ekonomi kerakyatan, mereformasi birokrasi, dan mengaum lebih keras di panggung diplomasi.
Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang tidak anti-kritik; yang berani memamerkan keberhasilan, jujur mengakui kekurangan, dan lincah memperbaiki kebijakan berbasis data.
Dua tahun pertama ini barulah tahap peletakan fondasi. Sejarah kelak tidak akan menilai rezim ini dari seberapa tebal buku laporannya atau seberapa ambisius cetak birunya. Pembangunan hanya punya satu makna yang hakiki: memastikan setiap rakyat tidur dengan perut kenyang, berlindung di rumah yang aman, bekerja dengan upah layak, dan menatap masa depan bangsanya dengan penuh kebanggaan.[]
