PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terus mengupayakan langkah terpadu dalam menanggulangi dampak bencana alam sekaligus membenahi tata kelola bantuan bagi masyarakat terdampak. Melalui inisiasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pidie, agenda resmi pembukaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana digelar di Aula Dinsos Pidie, Sigli, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pidie, Apriadi.
Pertemuan lintas sektor tersebut turut dihadiri oleh delegasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Infokom) Kabupaten Pidie.
Forum koordinasi ini diselenggarakan sebagai perwujudan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat revitalisasi kawasan pascamusibah yang diselaraskan dengan akselerasi Layanan Digital Daerah.
Tantangan Fiskal dan Harapan Kucuran Dana Pusat
Dalam sambutan pembukanya, Apriadi memaparkan secara terbuka mengenai kendala mendasar yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya menyangkut keterbatasan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam menuntaskan agenda perbaikan infrastruktur dan santunan sosial.
Kendati berada dalam situasi anggaran yang minim, Apriadi menekankan bahwa Pemkab Pidie pantang menyerah dan tetap bertekad melahirkan terobosan pelayanan publik yang adaptif.
“Kita berbicara mengenai kondisi daerah yang memiliki keberanian besar, namun dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan pertolongan dan sinergi dari berbagai pihak,” tutur Apriadi di hadapan para peserta.
Ia menggarisbawahi bahwa di tengah tuntutan penanganan rekonstruksi yang bergerak cepat, dukungan anggaran dari kementerian terkait di tingkat pemerintah pusat memegang peranan krusial.
Pemerintah daerah berharap pos alokasi dana pemulihan bencana dari pusat dapat segera dicairkan demi meringankan beban warga dan mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh bencana.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pidie secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Apriadi mengesahkan pembukaan forum.
Integrasi Data Kependudukan demi Transparansi Bantuan
Pelibatan instansi teknis seperti Disdukcapil dan Dinas Infokom dalam agenda pascabencana ini ditujukan untuk mematangkan integrasi data korban terdampak ke dalam arsitektur sistem informasi digital pemerintah daerah.
Melalui sinkronisasi data kependudukan berbasis nomor induk tunggal, validasi penerima manfaat bantuan sosial maupun perbaikan rumah rusak dapat terekam secara terpadu.
Pendekatan digital ini diproyeksikan mampu memangkas potensi tumpang tindih data, mengikis celah kekeliruan administratif, serta memastikan seluruh proses penyaluran logistik dan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Pidie berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.[]
