SEANTERONEWS.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) memastikan kesiapan finansial untuk menyokong program mandatori biodiesel B50. Meski kebutuhan anggaran untuk program strategis ini diperkirakan mencapai Rp32,3 triliun, lembaga tersebut menyatakan kondisi likuiditas kas saat ini berada dalam posisi yang sangat sehat.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP KS, Mohamnad Alfansyah, menegaskan bahwa seluruh perhitungan pendanaan telah melalui proses kalkulasi yang matang. Pihaknya berkomitmen untuk menjamin kelancaran kebijakan pemerintah tersebut tanpa mengorbankan program prioritas lainnya.
“BPDP siap support saja. Kami pastikan kebutuhan dana operasional untuk B50 sudah terhitung,” ujar Alfansyah saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Jaminan Program Strategis Sawit
Alfansyah menekankan bahwa alokasi anggaran untuk agenda utama sektor sawit tidak akan mengalami pemangkasan. Program-program mandatori seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga kegiatan riset kelapa sawit tetap diprioritaskan.
“Program PSR, sarpras, riset, dan SDM tidak boleh tidak ada dananya. Semuanya dipastikan tetap memperoleh alokasi penuh,” tegasnya.
Selain fokus pada biodiesel, BPDP juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk mendukung sektor perikanan melalui penyediaan solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan. Program ini menyasar kebutuhan sekitar 400 ribu kiloliter solar dengan estimasi anggaran kurang dari Rp1,5 triliun, yang diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Belum Ada Kenaikan Pungutan Ekspor
Terkait dengan kekhawatiran mengenai beban pendanaan yang meningkat, Alfansyah menyatakan bahwa belum ada urgensi untuk melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif pungutan ekspor sawit. Menurutnya, kondisi arus kas lembaga saat ini masih cukup kuat untuk membiayai seluruh agenda strategis hingga akhir tahun 2026.
“Insya Allah cukup, dana tahun ini dipastikan cukup untuk menjalankan seluruh program yang direncanakan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan bahwa implementasi biodiesel B50 akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Selain mendorong kemandirian energi, penggunaan B50 diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun per tahun, sebuah langkah signifikan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mempengaruhi harga komoditas energi dunia.[]
