JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa kesuksesan proses transformasi Jakarta menjadi kota global berskala internasional harus dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sektor pendidikan pun didorong sebagai fondasi utama dalam melahirkan masyarakat yang berdaya saing global.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta menempatkan akses pendidikan yang adil sebagai salah satu prioritas pembangunan. Langkah konkret ini diwujudkan melalui perluasan jangkauan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta penguatan berbagai program beasiswa bagi generasi muda.
“Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia,” ujar Chico dalam agenda bincang-bincang bertajuk “Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta” di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Matsani, menekankan bahwa peran aktif kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam mengawal proses transisi ini. Para aktivis dinilai memegang posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik demi menghasilkan program pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
Matsani menjelaskan bahwa Jakarta saat ini sedang berada dalam fase transformasi strategis yang sangat dinamis setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Pergeseran peran ini memerlukan kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap kompetitif, modern, serta memiliki karakter sosial yang kuat.
“Jakarta tidak hanya harus unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya,” terang Matsani.
Matsani mengingatkan bahwa cita-cita besar menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota metropolitan dunia tidak bisa hanya dibebankan kepada birokrasi pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerja sama berskema pentaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, hingga para penggerak sipil di lapangan.
“Pembangunan Jakarta menuju kota global tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan para aktivis Jakarta,” pungkas Matsani di akhir diskusi.[]
