JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti bernilai fantastis dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Tim penindakan menyita logam mulia, uang tunai rupiah, serta valuta asing (valas) yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa rangkaian operasi senyap yang digelar di kawasan Solo Raya, Jawa Tengah, sejak Kamis (9/7/2026) malam tersebut menjaring sedikitnya 18 orang terperiksa. Dari jumlah tersebut, sembilan orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, guna menjalani pemeriksaan intensif lanjutan.
“Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai baik rupiah maupun valas, ada dolar Australia kemudian juga ada Dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran Rupiah,” terang Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/7/2026).
Pembagian Kloter Pemeriksaan
Budi membeberkan bahwa proses pemindahan para terperiksa dari Jawa Tengah menuju Jakarta dibagi ke dalam dua kloter penerbangan. Kloter pertama yang tiba lebih awal di markas antirasuah terdiri atas empat orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Sementara itu, kloter kedua membawa lima orang lainnya. Rombongan ini terdiri atas tiga orang ASN Pemkab Sukoharjo serta dua orang dari pihak swasta. Kelimanya diamankan oleh petugas di beberapa titik lokasi berbeda, meliputi wilayah Kabupaten Wonogiri, Kota Solo, dan Sukoharjo.
Dugaan Pemerasan Aparatur Daerah
KPK menduga kuat Etik Suryani melakukan praktik pemerasan secara sistematis terhadap sejumlah pejabat dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Modus penyelewengan kekuasaan ini menyasar posisi-posisi strategis aparatur sipil di bawah kepemimpinannya demi keuntungan finansial pribadi.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah masih terus melakukan pemeriksaan maraton guna merumuskan konstruksi hukum perkara serta menetapkan status hukum resmi para pihak yang diamankan dalam waktu 1×24 jam sejak penangkapan dilakukan.[]
