SEANTERONEWS.com – Menjelang pesta demokrasi yang krusial, Uganda kini tengah berada di bawah sorotan tajam dunia internasional. Pemerintah Uganda menghadapi tekanan masif dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga global untuk segera menghentikan kebijakan pemadaman internet (internet blackout) yang telah melumpuhkan akses informasi di seluruh negeri tepat sebelum hari pemungutan suara.
Langkah sepihak ini memicu kekhawatiran besar akan terjadinya kecurangan pemilu dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah tirai kegelapan digital.
Pemadaman internet yang dimulai secara bertahap kini telah mencapai titik total di banyak wilayah. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini diambil demi menjaga “keamanan nasional” dan mencegah penyebaran berita bohong yang dapat memicu kerusuhan. Namun, banyak pihak melihat hal ini sebagai taktik untuk membungkam oposisi.
Warga tidak dapat mengakses media sosial, aplikasi pesan singkat, hingga portal berita independen.
Transaksi perbankan digital dan bisnis berbasis online mengalami kelumpuhan, merugikan sektor swasta hingga jutaan dolar.
Para relawan dan pemantau pemilu mengaku kesulitan mengoordinasikan pengawasan di lapangan tanpa adanya koneksi internet.
Organisasi internasional, termasuk perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa, telah mengeluarkan pernyataan keras yang mendesak pemerintah Uganda untuk menjamin kebebasan berkomunikasi.
Komunitas internasional menegaskan bahwa akses internet adalah bagian dari hak asasi manusia modern yang tidak boleh diputus secara sewenang-wenang.
Tanpa internet, transparansi penghitungan suara menjadi sangat diragukan, yang berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu nantinya.
Beberapa negara mitra mulai mempertimbangkan sanksi diplomatik jika Uganda tetap bersikeras melakukan sensor digital secara total.
Ini bukan pertama kalinya Uganda melakukan pemblokiran akses internet saat momentum politik penting. Pengamat politik menilai bahwa pola ini telah menjadi senjata standar bagi rezim penguasa untuk mengontrol narasi dan membatasi ruang gerak aktivis pro-demokrasi.
Namun, di tahun 2026 ini, kesadaran digital masyarakat yang lebih tinggi membuat kebijakan ini mendapatkan perlawanan yang jauh lebih sengit, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan komunitas global di media sosial internasional.
Situasi di Kampala dan sekitarnya saat ini dilaporkan sangat tegang. Jika koneksi internet tidak segera dipulihkan, legitimasi hasil pemilihan presiden Uganda berada dalam pertaruhan besar. Dunia kini menunggu apakah pemerintah akan melunak atau justru semakin memperketat cengkeraman digitalnya hingga hari pemilihan berakhir.[]
