Banda Aceh – Perwakilan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, TA Khalid, mengungkap empat permasalahan utama penanganan bencana Sumatra, berdasarkan hasil koordinasi selama 1-5 Januari 2025.
“Sesuai arahan Ketua Satgas [Sufmi Dasco Ahmad], bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas [permasalahan] yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan,” ujar Anggota Komisi IV tersebut saat rapat koordinasi Galapana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Aceh II itu, permasalahan pertama yang harus diselesaikan yaitu normalisasi sungai. Hal ini, tambah Khalid, merupakan usulan dari kepala daerah dan masyarakat setempat.
“[Normalisasi] Sungai ini dulu yang kita kejar,” ujarnya dikutip dari Laman DPR RI.
Sejumlah sungai disebut Khalid berpotensi menimbulkan banjir susulan pada masa mendatang. Sebab, banyak kayu menghambat aliran air dan berpotensi menimbulkan banjir saat hujan.
Permasalahan kedua yang harus segera diselesaikan yaitu pembukaan akses. Terutama jalan ke wilayah terisolir.
“Lalu, ketiga, menyediakan huntara (hunian sementara), kita sepakat, apalagi huntara sudah ada (rencana pembangunan) 15 ribu,” sebut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Khalid menyampaikan Satgas DPR dapat menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan huntara. Salah satunya, pengadaan tanah.
“Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada misskomunikasi yang terjadi, Alhamdulillah selesai,” ujarnya.
Permasalahan keempat, pembersihan rumah warga, difokuskan terhadap hunian yang masuk kategori rusak ringan.
“Kalau ada pembersihan, mungkin mereka tidak perlu huntara.”
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan belasan kabupaten kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum normal.
“Tujuh di Aceh: Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, asumsinya, ini berdasarkan penilaian top-down,” papar Tito.
Di Sumatra Utara lima: Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Sedangkan di Sumatra Barat: Tanah Datar, Padang, Pariaman, dengan Kabupaten Agam sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Meski telah memiliki pemetaan awal, Tito menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari para kepala daerah di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.[]
