SEANTERONEWS.com – Militer pemerintah Suriah dilaporkan telah memperbarui serangan udara dan artileri ke wilayah utara tersebut. Langkah ini diambil setelah pasukan Kurdi secara tegas menolak untuk mundur dari posisi strategis yang mereka kuasai di tengah pergeseran garis depan pertempuran.
Melansir laporan Al Jazeera, Jumat (9/1/2026), situasi di lapangan kian mencekam. Serangan ini menandakan berakhirnya periode tenang yang singkat dan memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan baru di wilayah yang sudah hancur akibat perang selama bertahun-tahun.
Pemicu utama serangan terbaru ini adalah kebuntuan negosiasi antara pihak militer dan kelompok pejuang Kurdi. Pemerintah pusat di Damaskus menuntut agar milisi Kurdi mengosongkan beberapa distrik kunci di Aleppo untuk memungkinkan kendali penuh militer.
Pasukan Kurdi menyatakan tidak akan bergeser “satu inci pun” dari wilayah yang mereka anggap sebagai garis pertahanan terakhir bagi komunitas mereka.
Saksi mata melaporkan setidaknya ada belasan ledakan besar yang mengguncang pinggiran kota Aleppo sejak Jumat pagi, menyasar jalur suplai dan pos komando.
Penduduk sipil yang masih bertahan di kota tersebut kini terjebak dalam baku tembak. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan bantuan medis dilaporkan kembali terputus akibat intensitas serangan yang meningkat.
Ribuan keluarga dilaporkan mulai bergerak menuju perbatasan Turki atau wilayah pedesaan untuk mencari perlindungan.
Serangan udara terbaru dilaporkan merusak beberapa fasilitas publik yang baru saja direhabilitasi pasca konflik sebelumnya.
Ketegangan di Aleppo ini tidak hanya melibatkan aktor lokal. Analis internasional memperingatkan bahwa keterlibatan kekuatan asing yang mendukung masing-masing pihak dapat memperkeruh suasana.
“Situasi di Aleppo adalah mikrokosmos dari konflik Suriah yang lebih luas. Tanpa kompromi politik, kota ini akan terus menjadi medan tempur yang tak berujung,” tulis laporan Al Jazeera.
Komunitas internasional kini mendesak adanya gencatan senjata segera untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil.[]
