KUALA LUMPUR – Otoritas anti-korupsi Malaysia (SPRM) melakukan manuver besar-besaran di penghujung tahun 2025. Pada Senin (29/12), sejumlah perusahaan swasta dilaporkan telah digerebek sebagai bagian dari penyelidikan besar terhadap dugaan praktik gratifikasi dan penyelewengan dalam proyek pengadaan Angkatan Darat Malaysia.
Langkah ini mengejutkan publik karena menyasar sektor pertahanan yang biasanya tertutup, serta melibatkan beberapa kontraktor utama penyedia aset militer negara.
Operasi ini dilakukan secara serentak di beberapa lokasi strategis di sekitar Lembah Klang.
Petugas SPRM terlihat membawa keluar tumpukan dokumen dan perangkat elektronik dari kantor-kantor yang disasar.
Investigasi difokuskan pada nilai kontrak yang diduga digelembungkan (mark-up) dan aliran dana mencurigakan kepada individu tertentu.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membersihkan proses tender di kementerian pertahanan yang bernilai miliaran Ringgit.
Operasi ini dipandang sebagai bukti nyata dari kebijakan “nol toleransi” terhadap korupsi yang digaungkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sejak menjabat, ia terus menekankan bahwa tidak ada sektor yang kebal hukum, termasuk institusi keamanan nasional.
Para pengamat militer menilai bahwa penggerebekan ini bisa mengganggu jadwal pengadaan aset jangka pendek, namun sangat penting untuk efisiensi anggaran negara dalam jangka panjang. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai nama-nama pimpinan perusahaan yang ditahan, namun pemeriksaan saksi dilaporkan sedang berlangsung secara intensif.
Publik kini menanti pernyataan resmi dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (SPRM) mengenai total kerugian negara dan potensi adanya tersangka baru dari kalangan pejabat tinggi. Kasus ini diprediksi akan menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang menutup tahun 2025 di Asia Tenggara.
