Jakarta – Menanggapi perlawanan publik yang memuncak, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa para ketua umum partai politik yang duduk di DPR telah menyepakati penghapusan sejumlah tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini akan segera diterapkan sebagai bentuk respons atas gelombang aksi protes yang menentang besaran tunjangan dan perilaku elit politik.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang dinilai melakukan pernyataan keliru—dengan mencabut keanggotaan mereka di DPR mulai 1 September 2025.
Langkah Tegas Tangani Aksi Anarkis
Prabowo juga memerintahkan penegakan hukum terhadap tindakan merusak fasilitas umum, penjarahan rumah pejabat, dan zona ekonomi. Aparat TNI dan Polri diperintahkan untuk bertindak tegas sesuai hukum, guna menjaga stabilitas nasional dan melindungi hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Ringkasan Keputusan Pemerintah
| Kebijakan yang Disepakati | Penjelasan Singkat |
|---|---|
| Pencabutan tunjangan DPR | Potongan tunjangan, termasuk tunjangan rumah, dihapus. |
| Moratorium Kunker Luar Negeri | Kunker ditunda untuk wartawan dan anggota DPR. |
| Penonaktifan anggota DPR | Anggota DPR yang kontroversial dicabut keanggotaannya mulai 1 Sep 2025. |
| Tindakan terhadap anarki | Pemerintah tegas terhadap kerusuhan dan penjarahan. |
Kesimpulan
Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan mendorong reformasi internal DPR secara cepat: mencabut tunjangan berlebihan, menghentikan sementara kunker luar negeri, dan memastikan anggota DPR bersikap empatik terhadap rakyat. Semua ini bertujuan meredam kemarahan publik sekaligus meneguhkan akuntabilitas politik di masa krisis.[]
