Presiden sementara Suriah, Ahmed al‑Sharaa, secara resmi menyatakan bahwa perlindungan terhadap komunitas Druze merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada 17 Juli 2025, di tengah memanasnya situasi di provinsi Sweida yang mayoritas dihuni oleh warga Druze.
Al‑Sharaa menyatakan bahwa pemerintah “berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan, martabat, dan hak-hak warga Druze sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Suriah.” Ia menambahkan bahwa pihaknya menolak keras segala bentuk eksploitasi terhadap komunitas tersebut oleh pihak asing maupun kelompok bersenjata ilegal.
Konflik yang melibatkan milisi Druze, kelompok Badui bersenjata, dan pasukan pemerintah di Sweida telah menelan ratusan korban jiwa. Menurut laporan berbagai organisasi HAM, sedikitnya 169 hingga 300 orang tewas dalam bentrokan selama dua pekan terakhir, termasuk warga sipil.
Di tengah situasi yang tidak stabil, Israel melancarkan beberapa serangan udara ke Damaskus dan wilayah selatan Suriah dengan alasan ingin mencegah potensi kekerasan terhadap komunitas Druze. Serangan itu menarget fasilitas militer dan kantor pemerintahan, termasuk markas Kementerian Pertahanan.
Merespons hal tersebut, Ahmed al‑Sharaa mengecam keras tindakan Israel. Ia menyebut serangan itu sebagai “agresi terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah” dan menuduh Israel menggunakan dalih perlindungan komunitas Druze untuk mencampuri urusan dalam negeri Suriah.
Dalam pidatonya, Al‑Sharaa menekankan bahwa Suriah tidak akan tunduk pada tekanan militer asing. Ia menyatakan bahwa rakyat Suriah, termasuk komunitas Druze, memiliki hak untuk hidup damai tanpa intervensi eksternal. “Kami tidak takut akan perang, tapi kami lebih memilih solusi damai demi mempertahankan persatuan nasional,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah Suriah menyepakati gencatan senjata dengan tokoh-tokoh Druze di Sweida. Kesepakatan ini mencakup penarikan sebagian pasukan militer dari wilayah tersebut dan pembentukan mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah dan pemuka lokal.
Al‑Sharaa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan sebagian tanggung jawab keamanan kepada aparat sipil lokal yang dipilih oleh komunitas Druze. Hal ini dilakukan demi menurunkan ketegangan dan mencegah bentrokan lebih lanjut antara warga dan militer.
Ia juga memuji upaya diplomatik dari negara-negara seperti Turki, Amerika Serikat, dan beberapa mitra Arab yang telah membantu mencegah eskalasi lebih lanjut. Menurutnya, mediasi internasional memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung proses transisi damai di Suriah.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat untuk membahas perkembangan terakhir di Suriah, khususnya konflik di Sweida dan intervensi militer Israel. Komunitas internasional pun mulai memberikan tekanan terhadap semua pihak agar menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Dengan pernyataan resminya, Ahmed al‑Sharaa mempertegas bahwa komunitas Druze adalah bagian integral dari bangsa Suriah. Ia menutup pidatonya dengan seruan: “Kami tidak akan membiarkan siapa pun memecah belah negara ini. Komunitas Druze adalah saudara kami, dan mereka akan selalu dilindungi.”
